Pertanggungjawaban Koorporasi PT Bank BNI, Tbk, dalam Kredit Macet Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Erratum)

Pertanggungjawaban Koorporasi PT Bank BNI, Tbk, dalam Kredit Macet Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Erratum)

Dalam artikel ini membahas kasus yang akan digunakan sebagai bahan studi dalam artikel ini kasus Kinerja kredit PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk (BNI) yang kinclong pada 2016 harus diimbangi dengan peningkatan rasio bermasalah (Non Performing Loan/NPL) sepanjang tahun lalu. Tercatat, sepanjang 2016 angk...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Fitria Kusumawhardani
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Universitas Medan Area 2018-06-01
Series:	Jurnal Mercatoria
Online Access:	http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1489

Similar Items

PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Yasmirah Mandasari Saragih
Published: (2017-07-01)

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Arfiani Arfiani, et al.
Published: (2023-01-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI KS YANG MENERIMA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
by: Sonia Adina Anggono
Published: (2019-12-01)

MENYOAL KEKUATAN EKSEKUTORIAL PIDANA UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Handoko Alfiantoro
Published: (2019-06-01)

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN
by: Ifrani Ifrani
Published: (2017-03-01)

Tinjauan yuridis penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan pada bank BUMN
by: , ANGGRAINI, Dian Yustisia, et al.
Published: (2008)

Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
by: Johan Dwi Junianto
Published: (2020-02-01)

PERUMUSAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM BERBAGAI UNDANG-UNDANG
by: Silvia Kurnia Dewi
Published: (2020-04-01)

Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi
by: Nicken Sarwo Rini
Published: (2018-06-01)

INDEPENDENSI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
by: Muhammad Habibi
Published: (2020-06-01)

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
by: Priyo Handoko
Published: (2013-06-01)

Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi
by: vincentius patria setyawan
Published: (2019-09-01)

Penerapan Pengaturan Trading In Influence Dalam Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
by: Yolanda Islamy
Published: (2020-10-01)

PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
by: Totok Sugiarto
Published: (2013-12-01)

Implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tanggungjawab dan Kedudukan Direksi dan Komisaris Perusahaan :: Studi kasus PT. Bank Mandiri Tbk
by: , FIRDAOZI, Mohammad Iqbal, et al.
Published: (2010)

Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
by: Grenaldo Ginting
Published: (2023-05-01)

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
by: Zainal Arifin Mochtar
Published: (2021-11-01)

MODEL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMILU / PEMILUKADA
by: Maman Budiman
Published: (2020-12-01)

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6-19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
by: Huzaimah Al-Anshori
Published: (2018-05-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SUAMI/ISTRI SEBAGAI PENERIMA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
by: SIMARANGKIR, ELIA
Published: (2015)

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi
by: Rahmayanti Rahmayanti, et al.
Published: (2020-06-01)

Pidana Mati Terhadap Koruptor di Indonesia dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
by: Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo
Published: (2021-01-01)

Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi
by: Yulianto Yulianto
Published: (2020-04-01)

HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Azis Budianto
Published: (2017-06-01)

SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
by: Hermansyah Hermansyah
Published: (2020-07-01)

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA NEGARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
by: Rosmala Dewi Sakti Prawira
Published: (2018-08-01)

Relevansi Konvensi Kejahatan Penerbangan dalam undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
by: , FIUSER, Hendri, et al.
Published: (2007)

Pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi
by: , BASUNING, Efran, et al.
Published: (2007)

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Hukum Non Sistemik dan Hukum Profetik
by: Gufroni Gufroni
Published: (2019-06-01)

Eksistensi kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan implementasinya dalam praktek
by: , PAYAMAN, et al.
Published: (2002)

Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
by: Faisal Matogu, et al.
Published: (2023-12-01)

Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
by: Supriardoyo Simanjuntak, et al.
Published: (2020-03-01)

Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan
by: Marulak Pardede
Published: (2020-09-01)

KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI {Studi Keterkaitan Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) }
by: , ARIA JULIATMAN SYAMSIR, et al.
Published: (2012)

Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
by: Tri Santoso, et al.
Published: (2018-06-01)

PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
by: Romziatussa’adah Romziatussa’adah
Published: (2015-05-01)

Tipologi Jejaring Aksi Pegiat Anti-Korupsi di Sosial Media Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
by: Radius Setiyawan, et al.
Published: (2023-04-01)

Pertanggungjawaban Pidana Bank dalam Pelanggaran Kegiatan Operasional Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
by: Johannes Ibrahim, et al.
Published: (2017-05-01)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rika Kurniasari Abdulgani
Published: (2023-04-01)

URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Rika Kurniasari Abdulgani
Published: (2023-04-01)