EKSISTENSI PERADILAN HAM TERHADAP PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR

The state of Indonesia is a state based on law (rechtstaat) and not based on mere power (machststaat). This implies that the state, including the Government and other state institutions in carrying out any action must be lawful or legally accountable. Human rights are principally universally applica...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Musleh Herry
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2008-08-01
Series:El Harakah
Subjects:
Online Access:http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4725
_version_ 1828236976856236032
author Musleh Herry
author_facet Musleh Herry
author_sort Musleh Herry
collection DOAJ
description The state of Indonesia is a state based on law (rechtstaat) and not based on mere power (machststaat). This implies that the state, including the Government and other state institutions in carrying out any action must be lawful or legally accountable. Human rights are principally universally applicable, but their applications vary greatly according to the style and basic attitudes of cultures adopted by a nation. Human rights in the country of Indonesia starting from the disappearance of East Timor post-opinion that accuses the involvement of the Indonesian military is behind it, the new draft law (RUU) is based on an agreement between the drafting team of the bill consisting of experts and legal practitioners and Parliament will impose these laws will retroactively apply indefinitely.   Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum ( rechtstaat ) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machststaat). Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk didalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus berdasarkan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hak Asasi Manusia pada prinsipnya berlaku secara universal, hanya saja aplikasinya sangat bervariasi sesuai dengan corak dan sikap dasar budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Hak Asasi Manusia dinegara Indonesia mulai dari pembumi-hangusan Timor Timur pasca pendapat yang menuding keterlibatan militer Indonesia berada dibelakang semua itu, baru rancangan undang-undang (RUU) inilah berdasarkan kesepakatan antara tim penyusun RUU yang terdiri dari pakar dan praktisi hukum dan DPR akan memberlakukan undang-undanng ini nantinya berlaku surut (retroactive) tanpa batas waktu.
first_indexed 2024-04-12T20:41:27Z
format Article
id doaj.art-4a89e130ceaa4cc49ff0efe67abd1df3
institution Directory Open Access Journal
issn 1858-4357
2356-1734
language English
last_indexed 2024-04-12T20:41:27Z
publishDate 2008-08-01
publisher Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
record_format Article
series El Harakah
spelling doaj.art-4a89e130ceaa4cc49ff0efe67abd1df32022-12-22T03:17:23ZengUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim MalangEl Harakah1858-43572356-17342008-08-0121192310.18860/el.v2i1.47253672EKSISTENSI PERADILAN HAM TERHADAP PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMURMusleh Herry0STAIN MalangThe state of Indonesia is a state based on law (rechtstaat) and not based on mere power (machststaat). This implies that the state, including the Government and other state institutions in carrying out any action must be lawful or legally accountable. Human rights are principally universally applicable, but their applications vary greatly according to the style and basic attitudes of cultures adopted by a nation. Human rights in the country of Indonesia starting from the disappearance of East Timor post-opinion that accuses the involvement of the Indonesian military is behind it, the new draft law (RUU) is based on an agreement between the drafting team of the bill consisting of experts and legal practitioners and Parliament will impose these laws will retroactively apply indefinitely.   Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum ( rechtstaat ) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machststaat). Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk didalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus berdasarkan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hak Asasi Manusia pada prinsipnya berlaku secara universal, hanya saja aplikasinya sangat bervariasi sesuai dengan corak dan sikap dasar budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Hak Asasi Manusia dinegara Indonesia mulai dari pembumi-hangusan Timor Timur pasca pendapat yang menuding keterlibatan militer Indonesia berada dibelakang semua itu, baru rancangan undang-undang (RUU) inilah berdasarkan kesepakatan antara tim penyusun RUU yang terdiri dari pakar dan praktisi hukum dan DPR akan memberlakukan undang-undanng ini nantinya berlaku surut (retroactive) tanpa batas waktu.http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4725Human rightsjurisprudence
spellingShingle Musleh Herry
EKSISTENSI PERADILAN HAM TERHADAP PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR
El Harakah
Human rights
jurisprudence
title EKSISTENSI PERADILAN HAM TERHADAP PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR
title_full EKSISTENSI PERADILAN HAM TERHADAP PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR
title_fullStr EKSISTENSI PERADILAN HAM TERHADAP PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR
title_full_unstemmed EKSISTENSI PERADILAN HAM TERHADAP PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR
title_short EKSISTENSI PERADILAN HAM TERHADAP PELANGGARAN HAM DI TIMOR TIMUR
title_sort eksistensi peradilan ham terhadap pelanggaran ham di timor timur
topic Human rights
jurisprudence
url http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4725
work_keys_str_mv AT muslehherry eksistensiperadilanhamterhadappelanggaranhamditimortimur