KEBIJAKAN USAHA TAMBANG BATUBARA DI KAWASAN HUTAN: STUDI KASUS KALIMANTAN TIMUR
Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan provinsi yang paling kaya akan sumber daya batubara di Pulau Kalimantan. Namun demikian, persoalan tambang batubara di Kaltim cukup kompleks khususnya keberadaan usaha tambang di kawasan hutan yang tidak prosedural mencapai 2 kali lipat dari jumlah unit yang beriz...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change
2016-06-01
|
| Series: | Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1314 |
| Summary: | Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan provinsi yang paling kaya akan sumber daya batubara di Pulau Kalimantan. Namun demikian, persoalan tambang batubara di Kaltim cukup kompleks khususnya keberadaan usaha tambang di kawasan hutan yang tidak prosedural mencapai 2 kali lipat dari jumlah unit yang berizin resmi. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (i) mengkaji perkembangan usaha tambang batubara di Kaltim, (ii) menganalisis perijinan tambang batubara, (iii) mengidentifikasi persoalan konflik kebijakan usaha tambang, dan (iv) menyusun kebijakan resolusi konflik tambang di kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi batubaranya Kaltim setiap tahun mencapai 192,97juta ton atau 86% dari produksi batubara nasional dan ekspornya mencapai 145,82 juta ton atau 73% dari total ekspor batabara nasional. Saat ini usaha tambang di kawasan hutannya mencapai 159 unit dengan luasan sebesar 362.061 ha, tetapi jumlah unit usaha tambang batubara yang tidak prosedural sebanyak 223 unit dengan luasan 774.519 ha. Kasus-kasus konflik usaha tambang di kawasan hutan berbeda-beda di setiap kabupaten dengan faktor penyebab dan dampak yang berbeda-beda juga sehingga menuntut resolusi konflik yang khas sesuai dengan karakteristik dan tipe konflik yang dihadapinya. Ada tujuh aksi yang harus diambil dalam penyusunan kebijakan sebagai upaya penyelesian konflik-konflik tambang di kawasan hutan. |
|---|---|
| ISSN: | 0216-0897 2502-6267 |