PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi memiliki hubungan erat karena berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah, karena sebagian atau seluruhnya pengadaan dibiayai dari APBN/APBD atau anggaran negara lainnya. Perbuatan dalam persekongkolan tender juga dapat dikateg...
Main Authors: | Adam Khafi Ferdinand, Sunarto DM, Maya Shafira |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universitas Lampung
2020-09-01
|
Series: | Cepalo |
Subjects: | |
Online Access: | https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/2006 |
Similar Items
-
PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
by: Totok Sugiarto
Published: (2013-12-01) -
MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA NEGARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
by: Rosmala Dewi Sakti Prawira
Published: (2018-08-01) -
Prinsip Kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Dinamika Ketatanegaraan
by: Arfiani
Published: (2023-11-01) -
Analisis Wacana Kritis Cuitan Fahri Hamzah (FH) Terkait Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
by: Ali Kusno, et al.
Published: (2017-12-01) -
KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA COMMON LAW SYSTEM )
by: Baiq Ervinna Sapitri
Published: (2015-04-01)