POLA TATA HUBUNGAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan hutan lestari. Salah satu penyebab laju degradasi sumber daya hutan di Indonesia selama ini, adalah belum mengenanya program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change
2017-01-01
|
| Series: | Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1488 |
| Summary: | Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan hutan lestari. Salah satu penyebab laju degradasi sumber daya hutan di Indonesia selama ini, adalah belum mengenanya program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan, ialah program hutan kemasyarakatan (HKm). Sebagai tindak lanjut dari program pemberdayaan masyarakat, Kementerian Kehutanan menerbitkan permenhut diantaranya P.37/2007 jo P 18 /2009 jo P13/2010 jo P52/2011 Jo P.88/2014, tentang hutan kemasyarakatan (HKm). yang selanjutnya dijadikan sebagai kebijakan operasional dalam pelaksanaan HKm. Tujuan dari penelitian ini, adalah: a) mengindentifikasi semua pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan HKm; b) mengkaji peran, fungsi, dan kontribusi masing-masing stakeholders dalam pengembangan HKm. Sasaran dari penelitian ini, adalah: a) tersedianya informasi stakeholders terkait sistem pembangunan HKm; b) tersedianya informasi tentang peran, fungsi dan kontribusi dari masing-masing stakeholder dalam pembangunan HKm. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) dalam tahubja penyelenggaraan HKm instansi pusat mempunyai peran dalam penyusunan rencana kerja dan pengawasan dampak lingkungan dan pemerintah daerah bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan HKm; b) peran pemda sangat kuat terkait dengan pemberian rekomendasi kawasan hutan yang clean and clear dan pendampingan dengan masyarakat |
|---|---|
| ISSN: | 0216-0897 2502-6267 |