RANCANGAN PERATURAN DAERAH PARTISIPATIF: SOLUSI PRAKTIS DALAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PARTISIPATIF: SOLUSI PRAKTIS DALAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH

Dalam menjalankan demokrasi negara, peraturan daerah menjadi sebuah sarana hukum yang menarik untuk terus dikaji dan dikembangkan. DPRD sebagai pemain inti, dituntut untuk terus melakukan perbaikan progresif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat daerahnya. DPRD juga dituntut untuk mampu menyerap...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Aris Diyanto
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Muhammadiyah University Press 2017-06-01
Series:	Jurnal Jurisprudence
Subjects:	Peraturan Daerah, DPRD, Partisipatif
Online Access:	http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4227

Similar Items

Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD
by: Asri Lasatu
Published: (2020-07-01)

PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
by: Anthon Sattu Pabesak, et al.
Published: (2022-11-01)

Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
by: Juwita Putri Pratama, et al.
Published: (2022-12-01)

Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah
by: Eriko Fahri Ginting, et al.
Published: (2020-11-01)

DEMOKRATISASI PERATURAN DAERAH: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan
by: Muhammad Syaifuddin Mada Apriandi Zuhir Annalisa Yahanan
Published: (2010-04-01)

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
by: Hanafi Herman
Published: (2022-04-01)

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
by: Hanafi Herman
Published: (2022-07-01)

PERATURAN-PERATURAN DAERAH BERMUATAN MATERI AJARAN ISLAM DI SUMATERA SELATAN
by: Yazwardi Yazwardi
Published: (2016-12-01)

Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah
by: Eka NAM Sihombing, et al.
Published: (2020-11-01)

Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah
by: Supriyadi Supriyadi, et al.
Published: (2021-07-01)

PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016
by: Riza Novandra
Published: (2019-12-01)

Perda DKI tentang Bangunan Gedung: Kedudukan Hukum Peraturan Daerah terhadap Peraturan Pemerintah dan Undang-undang
by: Th. Andari Yurikosari
Published: (2011-10-01)

MODEL PENGAWASAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI DI KOTA SALATIGA PERIODE 2014-2019)
by: Suparnyo Suparnyo
Published: (2017-01-01)

MODEL IMPLEMENTASI BUSANA MUSLIM MENURUT PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2000
by: Eni Suriati
Published: (2018-12-01)

Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesi
by: Nur Rohim Yunus
Published: (2016-01-01)

Anggaran Partisipatif dalam Menunjang Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
by: Ernawaty Usman, et al.
Published: (2013-04-01)

Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan
by: Nicken Sarwo Rini
Published: (2018-07-01)

Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah
by: Taufik H Simatupang
Published: (2017-03-01)

Pola Legitimasi “Criminal-Policy” Pada Pembentukan Peraturan Daerah
by: Sri Wahyu Kridasakti, et al.
Published: (2023-01-01)

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA (DIY) TERHADAP IMPLEMENTASI KEISTIMEWAAN
by: Muhammad Quranul Kariem
Published: (2018-10-01)

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Purwosari)
by: Reva Dwi Insari, et al.
Published: (2022-10-01)

PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPARTISIPASI DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
by: Putu Ayu Anastasia Wierdarini
Published: (2016-05-01)

Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Bengkalis
by: Arifin Bur, et al.
Published: (2018-10-01)

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi di Kabupaten Bantul Yogyakarta)
by: lilies setiartiti
Published: (2006-10-01)

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
by: Muhamad Nur Afandi, et al.
Published: (2023-01-01)

Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia
by: Heldi Heldi, et al.
Published: (2020-03-01)

PELATIHAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH MERANTI KOTA PEKANBARU
by: Lusi Dwi Putri
Published: (2017-12-01)

The Urgency Of Creating Regional Regulations For Supporting The Implementation Of Regional Autonomy
by: Lies Ariany, et al.
Published: (2019-05-01)

Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah
by: Nurul Amin
Published: (2013-06-01)

Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah
by: Indah Widyastuti, et al.
Published: (2022-03-01)

Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
by: Firdaus Firdaus, et al.
Published: (2019-09-01)

Seleksi Varietas Partisipatif Terhadap Galur-Galur Elit Padi Gogo di Lahan Petani
by: Aris Hairmansis
Published: (2016-02-01)

Prinsip Kehati-Hatian di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku
by: La Ode Angga
Published: (2017-06-01)

PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS DAN DEMOKRATIS
by: Ratnia Solihah, et al.
Published: (2018-05-01)

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah
by: Nurul Amin
Published: (2015-06-01)

“Focus Group Discussion” dalam Paradigma Pembangunan Partisipatif
by: Dedeh Fardiah
Published: (2005-06-01)

STRATEGI PEMBELAJARAN PARTISIPATIF DALAM MENINGKATKAN HASIL PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN KARAWANG
by: Dayat Hidayat
Published: (2016-02-01)

PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI MASA OTONOMI DAERAH DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
by: Julius Fitriadi Barus, et al.
Published: (2013-06-01)

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP OTONOMI DAN DESENTRALISASI
by: Rusdianto Sesung, et al.
Published: (2021-01-01)

Merancang Peran Baru Humas dalam Pengembangan Otonomi Daerah
by: Deddy Mulyana
Published: (2001-06-01)