PENGATURAN HUKUM MENGENAI HARGA MINIMAL PEMBELIAN HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
Abstrak  Mobilitas orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia semakin meningkat, selain mempunyai tujuan wisata, ada pula yang berminat untuk berbisnis, melakukan investasi, dan mengemban tugas dari negaranya. Terkait kebutuhan hunian oleh orang asing, maka secara hierarki dan sistematis berdasar...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Faculty of Law Universitas Islam Malang
2019-01-01
|
| Series: | Yurispruden |
| Online Access: | https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/1661 |
| _version_ | 1797217503468847104 |
|---|---|
| author | Ni Putu Noni Suharyanti Putu Angga Pratama Sukma |
| author_facet | Ni Putu Noni Suharyanti Putu Angga Pratama Sukma |
| author_sort | Ni Putu Noni Suharyanti |
| collection | DOAJ |
| description | Abstrak
Â
Mobilitas orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia semakin meningkat, selain mempunyai tujuan wisata, ada pula yang berminat untuk berbisnis, melakukan investasi, dan mengemban tugas dari negaranya. Terkait kebutuhan hunian oleh orang asing, maka secara hierarki dan sistematis berdasarkan delegatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 42 huruf b membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015. Subtantif peraturan pelaksana ini tidak akan efektif bila dilihat dari substansi validitas suatu norma keharusan (sollen) yang berarti daya mengikatnya masih pantas dan menjadi telah untuk dilanggar oleh orang asing dan secara skeptis norma tersebut menimbulkan kerancuan dalam hal pelaksanan secara praktis sehingga hukum tidak dapat memfungsikan hukum untuk menata perubahan.
Â
Kata Kunci : Pengaturan, Pembelian Hunian, Orang Asing.
Â
Â
Abatract
Â
The mobility of foreigners entering the territory of Indonesia is increasing, besides having tourist destinations, there are also those who are interested in doing business, making investments, and carrying out duties from their country Regarding residential needs by foreigners, it is hierarchi and systematic based on the delegation of The Act Number 5 Year 1960 Article 42 letter b establishes Government Regulation Number 103 of 2015. This substantive implementing regulation will not be effective when viewed from the substance of validity norms of necessity (sollen) which means that the binding power is still appropriate and has been violated by foreigners and skeptic the norm creates confusion in terms of practical implementation so that the law cannot function the law to organize change.
Â
Keywords: Regulation , Residential Purchases, Foreigners
|
| first_indexed | 2024-04-24T12:02:54Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-52ebc1ebc70c471989fe6366e8bcd6a0 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2614-3852 2614-3992 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-24T12:02:54Z |
| publishDate | 2019-01-01 |
| publisher | Faculty of Law Universitas Islam Malang |
| record_format | Article |
| series | Yurispruden |
| spelling | doaj.art-52ebc1ebc70c471989fe6366e8bcd6a02024-04-08T12:48:03ZengFaculty of Law Universitas Islam MalangYurispruden2614-38522614-39922019-01-012110.33474/yur.v2i1.1661PENGATURAN HUKUM MENGENAI HARGA MINIMAL PEMBELIAN HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIANi Putu Noni SuharyantiPutu Angga Pratama SukmaAbstrak  Mobilitas orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia semakin meningkat, selain mempunyai tujuan wisata, ada pula yang berminat untuk berbisnis, melakukan investasi, dan mengemban tugas dari negaranya. Terkait kebutuhan hunian oleh orang asing, maka secara hierarki dan sistematis berdasarkan delegatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 42 huruf b membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015. Subtantif peraturan pelaksana ini tidak akan efektif bila dilihat dari substansi validitas suatu norma keharusan (sollen) yang berarti daya mengikatnya masih pantas dan menjadi telah untuk dilanggar oleh orang asing dan secara skeptis norma tersebut menimbulkan kerancuan dalam hal pelaksanan secara praktis sehingga hukum tidak dapat memfungsikan hukum untuk menata perubahan.  Kata Kunci : Pengaturan, Pembelian Hunian, Orang Asing.   Abatract  The mobility of foreigners entering the territory of Indonesia is increasing, besides having tourist destinations, there are also those who are interested in doing business, making investments, and carrying out duties from their country Regarding residential needs by foreigners, it is hierarchi and systematic based on the delegation of The Act Number 5 Year 1960 Article 42 letter b establishes Government Regulation Number 103 of 2015. This substantive implementing regulation will not be effective when viewed from the substance of validity norms of necessity (sollen) which means that the binding power is still appropriate and has been violated by foreigners and skeptic the norm creates confusion in terms of practical implementation so that the law cannot function the law to organize change.  Keywords: Regulation , Residential Purchases, Foreigners https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/1661 |
| spellingShingle | Ni Putu Noni Suharyanti Putu Angga Pratama Sukma PENGATURAN HUKUM MENGENAI HARGA MINIMAL PEMBELIAN HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA Yurispruden |
| title | PENGATURAN HUKUM MENGENAI HARGA MINIMAL PEMBELIAN HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA |
| title_full | PENGATURAN HUKUM MENGENAI HARGA MINIMAL PEMBELIAN HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA |
| title_fullStr | PENGATURAN HUKUM MENGENAI HARGA MINIMAL PEMBELIAN HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA |
| title_full_unstemmed | PENGATURAN HUKUM MENGENAI HARGA MINIMAL PEMBELIAN HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA |
| title_short | PENGATURAN HUKUM MENGENAI HARGA MINIMAL PEMBELIAN HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA |
| title_sort | pengaturan hukum mengenai harga minimal pembelian hunian oleh orang asing yang berkedudukan di indonesia |
| url | https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/1661 |
| work_keys_str_mv | AT niputunonisuharyanti pengaturanhukummengenaihargaminimalpembelianhunianolehorangasingyangberkedudukandiindonesia AT putuanggapratamasukma pengaturanhukummengenaihargaminimalpembelianhunianolehorangasingyangberkedudukandiindonesia |