Payung Hukum Pembentukan BUMDes
<p>Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat....
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
University of Lampung
2014-06-01
|
| Series: | Fiat Justisia |
| Online Access: | http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396 |
| Summary: | <p>Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat. Peraturan yang mendasari pembentukan BUMDes terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Jika diperlukan untuk mengatur lebih lanjut, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah tentang BUMDes. Demikian pula ditingkat desa, dapat dibuat peraturan desa tentang BUMDes sesuai dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing.</p><p><br />Kata Kunci : Payung Hukum, dan BUMDes</p> |
|---|---|
| ISSN: | 1978-5186 2477-6238 |