Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya
Peremajaan dan pengembangan kawasan perkotaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan perbaikan, penataan dan memperindah kota. Akan tetapi pelaksanaannya seringkali melakukan pelanggaran HAM sebagai akibat adanya penggusuran, sehingga masyarakat kehilangan ha...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2018-07-01
|
| Series: | Jurnal HAM |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/450 |
| _version_ | 1797204251819114496 |
|---|---|
| author | Yuliana Primawardani |
| author_facet | Yuliana Primawardani |
| author_sort | Yuliana Primawardani |
| collection | DOAJ |
| description | Peremajaan dan pengembangan kawasan perkotaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan perbaikan, penataan dan memperindah kota. Akan tetapi pelaksanaannya seringkali melakukan pelanggaran HAM sebagai akibat adanya penggusuran, sehingga masyarakat kehilangan hak atas tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kebijakan berupa peraturan daerah yang secara khusus mengatur akan Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan. Walaupun demikian Pemerintah Daerah telah berupaya melaksanakan kebijakan berupa perda yang ada secara humanis dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia. Akan tetapi belum semua warga yang terpenuhi hak-haknya atas tempat tinggal yang layak karena adanya persyaratan berupa KTP Surabaya yang harus dimiliki. Oleh karena itu direkomendasikan agar Pemerintah Kota Surabaya perlu mempertimbangkan kepemilikan KTP Surabaya sebagai persyaratan mendapatkan rusun mengingat setiap warga yang tergusur memiliki hak yang sama atas perumahan yang layak. Selain itu juga perlu melakukan upaya koreksi dalam melakukan penertiban bangunan liar. |
| first_indexed | 2024-04-09T14:56:18Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-555861143b3a443580475035da04fc08 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1693-8704 2579-8553 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-24T08:32:16Z |
| publishDate | 2018-07-01 |
| publisher | Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| record_format | Article |
| series | Jurnal HAM |
| spelling | doaj.art-555861143b3a443580475035da04fc082024-04-16T19:04:11ZengBadan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi ManusiaJurnal HAM1693-87042579-85532018-07-0191516810.30641/ham.2018.9.51-68183Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota SurabayaYuliana Primawardani0Pusat Litbang HAM Badan Litbang Hukum dan HAMPeremajaan dan pengembangan kawasan perkotaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan perbaikan, penataan dan memperindah kota. Akan tetapi pelaksanaannya seringkali melakukan pelanggaran HAM sebagai akibat adanya penggusuran, sehingga masyarakat kehilangan hak atas tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kebijakan berupa peraturan daerah yang secara khusus mengatur akan Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan. Walaupun demikian Pemerintah Daerah telah berupaya melaksanakan kebijakan berupa perda yang ada secara humanis dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia. Akan tetapi belum semua warga yang terpenuhi hak-haknya atas tempat tinggal yang layak karena adanya persyaratan berupa KTP Surabaya yang harus dimiliki. Oleh karena itu direkomendasikan agar Pemerintah Kota Surabaya perlu mempertimbangkan kepemilikan KTP Surabaya sebagai persyaratan mendapatkan rusun mengingat setiap warga yang tergusur memiliki hak yang sama atas perumahan yang layak. Selain itu juga perlu melakukan upaya koreksi dalam melakukan penertiban bangunan liar.https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/450peremajaan kota, penggusuran, hak asasi manusia |
| spellingShingle | Yuliana Primawardani Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya Jurnal HAM peremajaan kota, penggusuran, hak asasi manusia |
| title | Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya |
| title_full | Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya |
| title_fullStr | Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya |
| title_full_unstemmed | Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya |
| title_short | Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya |
| title_sort | peremajaan dan pengembangan wilayah perkotaan melalui penggusuran ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia di kota surabaya |
| topic | peremajaan kota, penggusuran, hak asasi manusia |
| url | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/450 |
| work_keys_str_mv | AT yulianaprimawardani peremajaandanpengembanganwilayahperkotaanmelaluipenggusuranditinjaudalamperspektifhakasasimanusiadikotasurabaya |