Kebijakan Negara dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-Antropologi

Indonesia as a multicultur state has accommodating and acknowledged the existence of indigenous religions with other names, Penghayat Kepercayaan (belivers of mystical gorup), even its position now equivalent to six religions recognized by the state, but in the context of practical services it needs...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Abd Aziz Faiz
Format: Article
Language:English
Published: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam 2019-06-01
Series:Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan
Subjects:
Online Access:http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI/article/view/1269
_version_ 1818738198257336320
author Abd Aziz Faiz
author_facet Abd Aziz Faiz
author_sort Abd Aziz Faiz
collection DOAJ
description Indonesia as a multicultur state has accommodating and acknowledged the existence of indigenous religions with other names, Penghayat Kepercayaan (belivers of mystical gorup), even its position now equivalent to six religions recognized by the state, but in the context of practical services it needs to be investigated further. Unfortunately, the state has not used the definition of religion social-anthropologically yet, it uses a biased politically definition. The implication is that the state see indigenous religion as not religion. This led to the need for religiousization of it followers which led to the conflicts of mission from six world religions. Because of this, indigenous religions experienced conflict with the state, in the same time it also conflict with six world religions. Their position was finally squashed, therefore the recommendations of this paper looked at the need for Penghayat Kepercayaan to be placed in the Ministry of Religion by forming the BIMAS Penghayat Kepercayaan, at least the country put indigenous religion important and equivalent with six world religions. Indonesia sebagai negara multikultur telah mengakomodir dan mengakui eksistensi agama pribumi dengan nama lain yaitu Penghayat Kepercayaan, dan bahkan kedudukannya setara dengan agama besar, meski dalam konteks pelayanan praktis perlu diteliti lebih jauh. Sayangnya hinga saat ini negara belum menggunakan definisi agama secara sosial-antropologis, tetapi menggunakan definisi yang bias politik kekuasaan. Implikasinya adalah negara memandang agama pribumi bukan agama. Hal ini membawa perlunya agamaisasi pengikut agama pribumi yang menimbulkan konflik misi dari agamaagama besar. Karena itu, agama pribumi mengalami konflik dengan negara, juga dengan agama-agama besar sekaligus. Posisi mereka akhirnya serba terjepit, karena itu rekomendasi tulisan ini memandang perlu Penghayat Kepercayaan diletakkan di Kementerian Agama dengan membentuk BIMAS Penghayat Kepercayaan, setidaknya dengan demikian negara meletakkan agama pribumi penting dan setara dengan agama besar lainnya.
first_indexed 2024-12-18T01:05:07Z
format Article
id doaj.art-5691a2f207514bb9b13b1a69f19f2e93
institution Directory Open Access Journal
issn 2580-863X
2597-7768
language English
last_indexed 2024-12-18T01:05:07Z
publishDate 2019-06-01
publisher Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
record_format Article
series Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan
spelling doaj.art-5691a2f207514bb9b13b1a69f19f2e932022-12-21T21:26:16ZengProgram Studi Pengembangan Masyarakat IslamJurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan2580-863X2597-77682019-06-012222123810.14421/jpm.2018.022-011090Kebijakan Negara dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-AntropologiAbd Aziz Faiz0Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga YogyakartaIndonesia as a multicultur state has accommodating and acknowledged the existence of indigenous religions with other names, Penghayat Kepercayaan (belivers of mystical gorup), even its position now equivalent to six religions recognized by the state, but in the context of practical services it needs to be investigated further. Unfortunately, the state has not used the definition of religion social-anthropologically yet, it uses a biased politically definition. The implication is that the state see indigenous religion as not religion. This led to the need for religiousization of it followers which led to the conflicts of mission from six world religions. Because of this, indigenous religions experienced conflict with the state, in the same time it also conflict with six world religions. Their position was finally squashed, therefore the recommendations of this paper looked at the need for Penghayat Kepercayaan to be placed in the Ministry of Religion by forming the BIMAS Penghayat Kepercayaan, at least the country put indigenous religion important and equivalent with six world religions. Indonesia sebagai negara multikultur telah mengakomodir dan mengakui eksistensi agama pribumi dengan nama lain yaitu Penghayat Kepercayaan, dan bahkan kedudukannya setara dengan agama besar, meski dalam konteks pelayanan praktis perlu diteliti lebih jauh. Sayangnya hinga saat ini negara belum menggunakan definisi agama secara sosial-antropologis, tetapi menggunakan definisi yang bias politik kekuasaan. Implikasinya adalah negara memandang agama pribumi bukan agama. Hal ini membawa perlunya agamaisasi pengikut agama pribumi yang menimbulkan konflik misi dari agamaagama besar. Karena itu, agama pribumi mengalami konflik dengan negara, juga dengan agama-agama besar sekaligus. Posisi mereka akhirnya serba terjepit, karena itu rekomendasi tulisan ini memandang perlu Penghayat Kepercayaan diletakkan di Kementerian Agama dengan membentuk BIMAS Penghayat Kepercayaan, setidaknya dengan demikian negara meletakkan agama pribumi penting dan setara dengan agama besar lainnya.http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI/article/view/1269policiesindigenous religionssocial-anthropology.
spellingShingle Abd Aziz Faiz
Kebijakan Negara dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-Antropologi
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan
policies
indigenous religions
social-anthropology.
title Kebijakan Negara dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-Antropologi
title_full Kebijakan Negara dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-Antropologi
title_fullStr Kebijakan Negara dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-Antropologi
title_full_unstemmed Kebijakan Negara dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-Antropologi
title_short Kebijakan Negara dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-Antropologi
title_sort kebijakan negara dalam mengakomodir agama pribumi perspektif sosial antropologi
topic policies
indigenous religions
social-anthropology.
url http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI/article/view/1269
work_keys_str_mv AT abdazizfaiz kebijakannegaradalammengakomodiragamapribumiperspektifsosialantropologi