Formulasi Hubungan Birokrasi Pemerintah Dengan Partau Politik Dalam Konteks Good Local Governance
Membicarakan hubungan birokrasi dengan partai politik dalam konteks mewujudkan good governance baik secara nasional maupun lokal (daerah), tidak terlepas dari tujuan perjuangan rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Formulasi apapun mengenai penyelenggaraan pemeri...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara
2020-03-01
|
| Series: | Jurnal Wacana Kinerja |
| Online Access: | http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/407 |
| Summary: | Membicarakan hubungan birokrasi dengan partai politik dalam konteks mewujudkan good governance baik secara nasional maupun lokal (daerah), tidak terlepas dari tujuan perjuangan rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Formulasi apapun mengenai penyelenggaraan pemerintahan, sistem politik dan pelaksanaan desentralisasi harus tetap bermuara pada tujuan ideal tersebut, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan rambu-rambu seperti itu, maka wacana mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, serta sistem politik di Indonesia, tetap dalam kerangka dasar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). |
|---|---|
| ISSN: | 1411-4917 2620-9063 |