ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN DESA KE DEPAN (IUS CONSTITUENDUM)

Legal policy of the village regulation (Law number 6 year 2014) is remain inconsistent with legal policy constitution.The Methods of research is normative juridical approach and analyse the secondary data and information gathered.  The results indicated that the legal policy of village regulation st...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Retno Saraswati
Format: Article
Language:Indonesian
Published: University of Diponegoro, Faculty of Law 2014-07-01
Series:Masalah-Masalah Hukum
Subjects:
Online Access:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/8941
_version_ 1818194626428796928
author Retno Saraswati
author_facet Retno Saraswati
author_sort Retno Saraswati
collection DOAJ
description Legal policy of the village regulation (Law number 6 year 2014) is remain inconsistent with legal policy constitution.The Methods of research is normative juridical approach and analyse the secondary data and information gathered.  The results indicated that the legal policy of village regulation stipulate that educational requirements  for village heads should be minimum of high school or its equivalent; village heads tenure should be two period only; and the rural development planning of village does not necessary brought to the same direction or template of the planning from higher government level such as regency.   Abstrak   Politik hukum pengaturan mengenai desa yang tertuang dalam Undang Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata masih mengandung inkonsistensi terhadap politik hukum dalam konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan    bahwa pengaturan desa ke depan seharusnya memperhatikan persyaratan pendidikan kepala desa minimal sekolah lanjutan atas, rentang masa jabatan kepala desa, dan perencanaan pembangunan desa tidak memaksakan untuk mengacu pada perencanaan pembangunan daerah di atasnya.
first_indexed 2024-12-12T01:05:17Z
format Article
id doaj.art-57a99ffecdf343828e6aed1fb2943c53
institution Directory Open Access Journal
issn 2086-2695
2527-4716
language Indonesian
last_indexed 2024-12-12T01:05:17Z
publishDate 2014-07-01
publisher University of Diponegoro, Faculty of Law
record_format Article
series Masalah-Masalah Hukum
spelling doaj.art-57a99ffecdf343828e6aed1fb2943c532022-12-22T00:43:35ZindUniversity of Diponegoro, Faculty of LawMasalah-Masalah Hukum2086-26952527-47162014-07-0143331332110.14710/mmh.43.3.2014.313-3217512ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN DESA KE DEPAN (IUS CONSTITUENDUM)Retno SaraswatiLegal policy of the village regulation (Law number 6 year 2014) is remain inconsistent with legal policy constitution.The Methods of research is normative juridical approach and analyse the secondary data and information gathered.  The results indicated that the legal policy of village regulation stipulate that educational requirements  for village heads should be minimum of high school or its equivalent; village heads tenure should be two period only; and the rural development planning of village does not necessary brought to the same direction or template of the planning from higher government level such as regency.   Abstrak   Politik hukum pengaturan mengenai desa yang tertuang dalam Undang Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata masih mengandung inkonsistensi terhadap politik hukum dalam konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan    bahwa pengaturan desa ke depan seharusnya memperhatikan persyaratan pendidikan kepala desa minimal sekolah lanjutan atas, rentang masa jabatan kepala desa, dan perencanaan pembangunan desa tidak memaksakan untuk mengacu pada perencanaan pembangunan daerah di atasnya.https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/8941Legal Policy, Regulation, Village, Indonesia, Politik Hukum, Pengaturan, Desa
spellingShingle Retno Saraswati
ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN DESA KE DEPAN (IUS CONSTITUENDUM)
Masalah-Masalah Hukum
Legal Policy, Regulation, Village, Indonesia, Politik Hukum, Pengaturan, Desa
title ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN DESA KE DEPAN (IUS CONSTITUENDUM)
title_full ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN DESA KE DEPAN (IUS CONSTITUENDUM)
title_fullStr ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN DESA KE DEPAN (IUS CONSTITUENDUM)
title_full_unstemmed ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN DESA KE DEPAN (IUS CONSTITUENDUM)
title_short ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN DESA KE DEPAN (IUS CONSTITUENDUM)
title_sort arah politik hukum pengaturan desa ke depan ius constituendum
topic Legal Policy, Regulation, Village, Indonesia, Politik Hukum, Pengaturan, Desa
url https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/8941
work_keys_str_mv AT retnosaraswati arahpolitikhukumpengaturandesakedepaniusconstituendum