Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag)
Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi yuridis apabila dilanggar yang tertuang didalam pasal 111 – 116 UU Narkotika, dan sanksi pidana minimum khusus didalam masing-masing pasal tersebut bervariasi yaitu 3-6 tahun. Pidan...
Main Author: | Denny Latumaerissa |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Criminal Law Department, Faculty of Law, Pattimura University
2019-09-01
|
Series: | Jurnal Belo |
Subjects: | |
Online Access: | https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/1313 |
Similar Items
-
Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
by: Rara Rahayu Nur raharsi, et al.
Published: (2019-09-01) -
DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg Dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus /2020/PN. Pdg)
by: Sari Wiranarta
Published: (2022-04-01) -
DISPARITAS PIDANA TERHADAP PENERAPAN PASAL 132 MENGENAI PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA GOLONGAN I (Analisis Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl)
by: Al Indra
Published: (2019-08-01) -
SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KEADILAN
by: Reza Noor Ihsan, et al.
Published: (2020-08-01) -
Analisis Yuridis Penegakan Tindak Pidana Narkotika Indonesia
by: Latifa Zahra
Published: (2023-12-01)