MENAKAR PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA, SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA

Migrasi dilakukan pekerja migran Indonesia (PMI) karena minimnya lapangan pekerja di desa dan upah yang rendah, sementara untuk jenis pekerjan yang sama di luar negeri mendapatkan upah yang lebih tinggi. Mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik menjadi alasan melakukan migrasi. Proses migrasi P...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Devi Rahayu, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, Boedi Mustiko
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Universitas Trunojoyo Madura 2020-12-01
Series:RechtIdee
Subjects:
Online Access:https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/8520
_version_ 1818721195331158016
author Devi Rahayu
Susilah Ningwahyu
Nunuk Nuswardani
Boedi Mustiko
author_facet Devi Rahayu
Susilah Ningwahyu
Nunuk Nuswardani
Boedi Mustiko
author_sort Devi Rahayu
collection DOAJ
description Migrasi dilakukan pekerja migran Indonesia (PMI) karena minimnya lapangan pekerja di desa dan upah yang rendah, sementara untuk jenis pekerjan yang sama di luar negeri mendapatkan upah yang lebih tinggi. Mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik menjadi alasan melakukan migrasi. Proses migrasi PMI tak pernah lepas dari permasalahan yang terjadi sejak proses pra penempatan, saat bekerja dan purna penempatan. Terdapat kasus hukuman mati PMI asal Bangkalan, yaitu Siti Zaenab dan Zainal Misli serta persoalan deportasi. Penulisan ini berfokus pada pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan dan upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap kasus-kasus yang menimpa pekerja migran. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan fakta dan kasus. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dijelaskan secara dekriptif. Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan terdapat 3 bentuk yaitu perlindungan sebelum bekerja dengan melakukan penyuluhan, selama bekerja dengan meakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan sesudah bekerja dengan melakukan pelatihan kerja. Upaya yang dilakukan persoalan deportasi dengan mencegah PMI berangkat secara non procedural, terhadap kasus-kasus meninggal ditempat kerja dan hukuman mati dilakukan dengan berkoordinasi dengan LP3TKI Surabaya.
first_indexed 2024-12-17T20:34:52Z
format Article
id doaj.art-5c8340084e7b4868add8b35983b6bd3e
institution Directory Open Access Journal
issn 1907-5790
2502-762X
language Indonesian
last_indexed 2024-12-17T20:34:52Z
publishDate 2020-12-01
publisher Universitas Trunojoyo Madura
record_format Article
series RechtIdee
spelling doaj.art-5c8340084e7b4868add8b35983b6bd3e2022-12-21T21:33:29ZindUniversitas Trunojoyo MaduraRechtIdee1907-57902502-762X2020-12-0115224527210.21107/ri.v15i2.85204852MENAKAR PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA, SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURADevi Rahayu0Susilah Ningwahyu1Nunuk Nuswardani2Boedi Mustiko3Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraFakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraFakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraFakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraMigrasi dilakukan pekerja migran Indonesia (PMI) karena minimnya lapangan pekerja di desa dan upah yang rendah, sementara untuk jenis pekerjan yang sama di luar negeri mendapatkan upah yang lebih tinggi. Mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik menjadi alasan melakukan migrasi. Proses migrasi PMI tak pernah lepas dari permasalahan yang terjadi sejak proses pra penempatan, saat bekerja dan purna penempatan. Terdapat kasus hukuman mati PMI asal Bangkalan, yaitu Siti Zaenab dan Zainal Misli serta persoalan deportasi. Penulisan ini berfokus pada pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan dan upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap kasus-kasus yang menimpa pekerja migran. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan fakta dan kasus. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dijelaskan secara dekriptif. Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan terdapat 3 bentuk yaitu perlindungan sebelum bekerja dengan melakukan penyuluhan, selama bekerja dengan meakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan sesudah bekerja dengan melakukan pelatihan kerja. Upaya yang dilakukan persoalan deportasi dengan mencegah PMI berangkat secara non procedural, terhadap kasus-kasus meninggal ditempat kerja dan hukuman mati dilakukan dengan berkoordinasi dengan LP3TKI Surabaya.https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/8520pekerja migranperlindunganbangkalan.
spellingShingle Devi Rahayu
Susilah Ningwahyu
Nunuk Nuswardani
Boedi Mustiko
MENAKAR PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA, SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA
RechtIdee
pekerja migran
perlindungan
bangkalan.
title MENAKAR PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA, SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA
title_full MENAKAR PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA, SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA
title_fullStr MENAKAR PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA, SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA
title_full_unstemmed MENAKAR PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA, SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA
title_short MENAKAR PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA, SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA
title_sort menakar peran dan tantangan pemerintah daerah dalam perlindungan hukum pada pekerja migran indonesia sebuah studi di kabupaten bangkalan madura
topic pekerja migran
perlindungan
bangkalan.
url https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/8520
work_keys_str_mv AT devirahayu menakarperandantantanganpemerintahdaerahdalamperlindunganhukumpadapekerjamigranindonesiasebuahstudidikabupatenbangkalanmadura
AT susilahningwahyu menakarperandantantanganpemerintahdaerahdalamperlindunganhukumpadapekerjamigranindonesiasebuahstudidikabupatenbangkalanmadura
AT nunuknuswardani menakarperandantantanganpemerintahdaerahdalamperlindunganhukumpadapekerjamigranindonesiasebuahstudidikabupatenbangkalanmadura
AT boedimustiko menakarperandantantanganpemerintahdaerahdalamperlindunganhukumpadapekerjamigranindonesiasebuahstudidikabupatenbangkalanmadura