Strategi perbankan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 (Sebuah alternatif)

Strategi perbankan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 (Sebuah alternatif)

Show other versions (1)

Semenjaka dikeluarkannya kebijaksanaan pemerintah disektor moneter yang diawali dengan deregulasi 1 Juni 1983, mulai ada perubahan yang cukup mendasar pada industri perbankan di Indonesia.

Bibliographic Details
Main Author:	Sutrisno Sutrisno
Format:	Article
Language:	English
Published:	Universitas Islam Indonesia 2006-05-01
Series:	Economic Journal of Emerging Markets
Online Access:	https://journal.uii.ac.id/JEP/article/view/6550

Similar Items

Strategi perbankan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 (Sebuah alternatif)
by: Sutrisno Sutrisno
Published: (2006-05-01)

Praktek Arbitrase setelah berlakunya UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
by: , SUKARMINI, Ni Wayan, et al.
Published: (2004)

Eksistensi lembaga perkreditan desa setelah UU perbankan No.7 tahun 1992 dan peranannya sebagai sarana peningkatan kesejahteraan anggota
by: , SIHOTANG, Erikson, et al.
Published: (1998)

Analisis Kinerja Perusahaan dan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Berlakunya UU PPH Tahun 2008
by: Ronny Irawan
Published: (2017-06-01)

Analisa struktur industri media televisi di Indonesia setelah berlakunya UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran
by: , AKBARI, Rachmat, et al.
Published: (2005)

Analisis struktur modal PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II setelah berlakunya UU Pelayaran No 17 Tahun 2008
by: , LAKSONO, Singgih Dwi, et al.
Published: (2009)

RE-EVALUASI HUBUNGAN PENGAWASAN PUSAT DAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Agus Kusnadi
Published: (2017-05-01)

Masalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
by: , EOH, Octavianus, et al.
Published: (1990)

Tinjauan Catatan Sipil sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 di Propinsi Sulawesi Selatan
by: , YORI, Aurelius Kasimirus, et al.
Published: (1995)

Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam perwalian setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974 di Balai Harta Peninggalan Semarang
by: , SINDUDISASTRA, OJB. Ohim, et al.
Published: (1999)

Kajian hukum fidusia setelah berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 di Kalimantan Timur
by: , TUKAN, Aloysius, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rumah setelah berlakunya undang-undang no.4 tahun 1992 di Kotamadya Yogyakarta
by: , SUJITNO, et al.
Published: (1999)

Tinjauan hukum terhadap perkawinan anak-anak menurut sistem Perkawinan Adat Buru setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
by: , BEDZOLDA, et al.
Published: (2008)

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)
by: , Fauzin, et al.
Published: (2012)

Gugatan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang Baik setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan melalui PTUN Yogyakarta
by: Eny Kusdarini
Published: (2017-05-01)

KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
by: , Fepti Wijayanti, SH, et al.
Published: (2011)

Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama
by: Edi Gunawan, et al.
Published: (2018-12-01)

KEWENANGAN KEPALA DESA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DALAM RANGKA BERLAKUNYA UU NO. 22 TAHUN 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

PENGARUH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH: STUDI EMPIRIS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
by: Sutrisno Sutrisno
Published: (2017-02-01)

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

Ketimpangan pendapatan Kabupaten dan Kota di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelum dan pasca berlakunya UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.34 Tahun 2000
by: , PUTARTA, Pulasna, et al.
Published: (2004)

Tinjauan terhadap pelaksanaan putusan hakim tentang pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran setelah berlakunya UU No.1, 1974
by: , NASTITI, Yuliati Dwi, et al.
Published: (2003)

Peran Serikat Pekerja dalam penyelesaian perselisihan industrial di tingkat pemerantaraan pada perusahaan di sektor industri di kota Semarang setelah berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2000
by: , WIDIYASTUTI, Enik Nurhayatini, et al.
Published: (2002)

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ISLAM DAN KRISTEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992)

Penelitian Arkeologi Indonesia Pasca UU Nomor 5 Tahun 1992
by: Bugie Kusumohartono
Published: (1994-05-01)

Hukum adat perkawinan Minangkabau setelah berlakunya hukum perkawinan nasional
by: , THALIB, Sjofjan, et al.
Published: (1996)

Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)
by: Muhammad Rikaz Prabowo
Published: (2016-02-01)

Poligami yang dilakukan oleh warganegara Indonesia yang tadinya tunduk kepada KUH Perdata dan beragama Islam, setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974, di Propinsi Dati I Jawa Tengah
by: , MULYADI, et al.
Published: (1990)

Status hukum tanah-tanah Kraton Yogyakarta setelah berlakunya Keppres No.33 tahun 1984 di Kotamadya Yogyakarta
by: , PUTRO, Sarosa Purnomo, et al.
Published: (1996)

Eksistensi Yakkum pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001
by: , DEWAYANTI, Anna Victoria, et al.
Published: (2004)

UU P2SK DAN PENGARUHNYA TERHADAP MODEL PENGAWASAN OJK: TWIN PEAKS SEBUAH ALTERNATIF
by: Agus Riyanto
Published: (2023-12-01)

Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023
by: Rahmi Murniwati
Published: (2024-01-01)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Penanganan kredit bermasalah di BRI Cabang Sleman dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
by: , DIANARTA, I Gde, et al.
Published: (2008)

Perlindungan hukum bagi Franchisee dalam perjanjian Franchise setelah berlakunya PP RI no.16 tahun 1997 tentang waralaba
by: , MURDIATI R., Caritas Woro, et al.
Published: (1999)

BANK PERKREDITAN RAKYAT SETELAH BERLAKUNYA PAKET KEBIJAKSANAAN 27 OKTOBER 1988
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1991)

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM KONTEKS PELAYANAN MASYARAKA
by: , Mudagdo, SH, et al.
Published: (2012)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

Eksistensi tanah ulayah kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , YUFDIANO, Anneka Demitri, et al.
Published: (2008)