REKONSTRUKSI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) MELALUI KOPERASI KARYAWAN DALAM KAJIAN UNDANG – UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK Pemerintah telah mengatur setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003), hal ini yang kemudian dijadikan dasar penentuan kebijakan pengupahan, salah satunya adalah penentuan upah minimum yang didas...
Main Author: | Nanang Setyono |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universitas Semarang
2018-11-01
|
Series: | Jurnal Ius Constituendum |
Subjects: | |
Online Access: | http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1039 |
Similar Items
-
Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019
by: Yoko Prasetiyo, et al.
Published: (2021-08-01) -
Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum
by: Thamrins Thamrins
Published: (2017-04-01) -
INTERPRETASI FRASA ADIL DAN LAYAK DALAM HUBUNGAN KERJA DALAM PASAL 28D AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Panji Mulkillah Ahmad, et al.
Published: (2023-06-01) -
IDENTIFIKASI KRITERIA LAYAK HUNI PERMUKIMAN DI KOTA MALANG
by: Fadjar Iman Nugroho, et al.
Published: (2022-08-01) -
Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
by: Lintang Ario Pambudi
Published: (2023-01-01)