Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan
Indonesia adalah negara dengan pluralitas yang tinggi baik dari suku , bahasa, sampai dengan agama maupun kepercayaan yang dianut tiap-tiap warganya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional Negara Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap warga...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universitas Airlangga
2021-02-01
|
Series: | Media Iuris |
Subjects: | |
Online Access: | https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/24687 |
_version_ | 1811244206638759936 |
---|---|
author | Megamendung Danang Pransefi |
author_facet | Megamendung Danang Pransefi |
author_sort | Megamendung Danang Pransefi |
collection | DOAJ |
description | Indonesia adalah negara dengan pluralitas yang tinggi baik dari suku , bahasa, sampai dengan agama maupun kepercayaan yang dianut tiap-tiap warganya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional Negara Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai yang diyakini tiap-tiap mereka. Tersirat dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 bahwa agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong hu cu. Hal ini seakan menjadi sebuah acuan bahwa agama yang diakui di Indonesia hanyalah enam agama tersebut, sedangkan jauh sebelum datangnya agama di Indonesia sudah ada kepercayaan-kepercayaan yang diyakini berbagai masyarakat di seluruh penjuru nusantara yang sejatinya turunan dari nenek moyang mereka. Dari dua hal tersebut dapat dilihat adanya kesenjangan akan perlakuan negara terhadap agama dan kepercayaan. Kesenjangan ini semakin tampak setelah adanya pasal Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberi tanda strip (-) kepada pemeluk agama atau kepercayaan selain enam agama diatas walaupun tetap dicatat dan dilayani di kantor pencatatan. Sampai pada tahun 2016 kelompok penghayat kepercayaan menggugat Undang-Undang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan kesetaraan akan pengakuan negara terhadap kepercayaannya. |
first_indexed | 2024-04-12T14:20:44Z |
format | Article |
id | doaj.art-5fe7918043f54735b1b222e24097bd8f |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 2721-8384 2621-5225 |
language | English |
last_indexed | 2024-04-12T14:20:44Z |
publishDate | 2021-02-01 |
publisher | Universitas Airlangga |
record_format | Article |
series | Media Iuris |
spelling | doaj.art-5fe7918043f54735b1b222e24097bd8f2022-12-22T03:29:34ZengUniversitas AirlanggaMedia Iuris2721-83842621-52252021-02-0141193610.20473/mi.v4i1.2468720256Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi KependudukanMegamendung Danang Pransefi0Universitas AirlanggaIndonesia adalah negara dengan pluralitas yang tinggi baik dari suku , bahasa, sampai dengan agama maupun kepercayaan yang dianut tiap-tiap warganya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional Negara Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai yang diyakini tiap-tiap mereka. Tersirat dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 bahwa agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong hu cu. Hal ini seakan menjadi sebuah acuan bahwa agama yang diakui di Indonesia hanyalah enam agama tersebut, sedangkan jauh sebelum datangnya agama di Indonesia sudah ada kepercayaan-kepercayaan yang diyakini berbagai masyarakat di seluruh penjuru nusantara yang sejatinya turunan dari nenek moyang mereka. Dari dua hal tersebut dapat dilihat adanya kesenjangan akan perlakuan negara terhadap agama dan kepercayaan. Kesenjangan ini semakin tampak setelah adanya pasal Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberi tanda strip (-) kepada pemeluk agama atau kepercayaan selain enam agama diatas walaupun tetap dicatat dan dilayani di kantor pencatatan. Sampai pada tahun 2016 kelompok penghayat kepercayaan menggugat Undang-Undang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan kesetaraan akan pengakuan negara terhadap kepercayaannya.https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/24687perlindungan aliran kepercayaanperlindungan hukumhak asasi manusia |
spellingShingle | Megamendung Danang Pransefi Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan Media Iuris perlindungan aliran kepercayaan perlindungan hukum hak asasi manusia |
title | Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan |
title_full | Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan |
title_fullStr | Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan |
title_full_unstemmed | Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan |
title_short | Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan |
title_sort | aliran kepercayaan dalam administrasi kependudukan |
topic | perlindungan aliran kepercayaan perlindungan hukum hak asasi manusia |
url | https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/24687 |
work_keys_str_mv | AT megamendungdanangpransefi alirankepercayaandalamadministrasikependudukan |