KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)
Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lin...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Universitas Medan Area
2011-06-01
|
Series: | Jurnal Mercatoria |
Online Access: | http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/605 |
_version_ | 1818239066095747072 |
---|---|
author | Fatwa K.J Sembiring Ediwarman Ediwarman |
author_facet | Fatwa K.J Sembiring Ediwarman Ediwarman |
author_sort | Fatwa K.J Sembiring |
collection | DOAJ |
description | Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu <em>gray area</em> (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi. |
first_indexed | 2024-12-12T12:51:38Z |
format | Article |
id | doaj.art-624e8ebbba704d5487a2768e0e8e3373 |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 1979-8652 2541-5913 |
language | Indonesian |
last_indexed | 2024-12-12T12:51:38Z |
publishDate | 2011-06-01 |
publisher | Universitas Medan Area |
record_format | Article |
series | Jurnal Mercatoria |
spelling | doaj.art-624e8ebbba704d5487a2768e0e8e33732022-12-22T00:23:59ZindUniversitas Medan AreaJurnal Mercatoria1979-86522541-59132011-06-01413746428KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)Fatwa K.J SembiringEdiwarman EdiwarmanKorupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu <em>gray area</em> (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/605 |
spellingShingle | Fatwa K.J Sembiring Ediwarman Ediwarman KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) Jurnal Mercatoria |
title | KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) |
title_full | KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) |
title_fullStr | KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) |
title_full_unstemmed | KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) |
title_short | KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) |
title_sort | kajian hukum penyalahgunaan wewenang oleh kuasa pengguna anggaran kpa dan pejabat pembuat komitmen ppk dalam pengadaan barang dan jasa studi kasus pemerintah kota binjai |
url | http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/605 |
work_keys_str_mv | AT fatwakjsembiring kajianhukumpenyalahgunaanwewenangolehkuasapenggunaanggarankpadanpejabatpembuatkomitmenppkdalampengadaanbarangdanjasastudikasuspemerintahkotabinjai AT ediwarmanediwarman kajianhukumpenyalahgunaanwewenangolehkuasapenggunaanggarankpadanpejabatpembuatkomitmenppkdalampengadaanbarangdanjasastudikasuspemerintahkotabinjai |