KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)

Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lin...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Fatwa K.J Sembiring, Ediwarman Ediwarman
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Universitas Medan Area 2011-06-01
Series:Jurnal Mercatoria
Online Access:http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/605
_version_ 1818239066095747072
author Fatwa K.J Sembiring
Ediwarman Ediwarman
author_facet Fatwa K.J Sembiring
Ediwarman Ediwarman
author_sort Fatwa K.J Sembiring
collection DOAJ
description Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu <em>gray area</em> (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.
first_indexed 2024-12-12T12:51:38Z
format Article
id doaj.art-624e8ebbba704d5487a2768e0e8e3373
institution Directory Open Access Journal
issn 1979-8652
2541-5913
language Indonesian
last_indexed 2024-12-12T12:51:38Z
publishDate 2011-06-01
publisher Universitas Medan Area
record_format Article
series Jurnal Mercatoria
spelling doaj.art-624e8ebbba704d5487a2768e0e8e33732022-12-22T00:23:59ZindUniversitas Medan AreaJurnal Mercatoria1979-86522541-59132011-06-01413746428KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)Fatwa K.J SembiringEdiwarman EdiwarmanKorupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu <em>gray area</em> (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/605
spellingShingle Fatwa K.J Sembiring
Ediwarman Ediwarman
KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)
Jurnal Mercatoria
title KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)
title_full KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)
title_fullStr KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)
title_full_unstemmed KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)
title_short KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)
title_sort kajian hukum penyalahgunaan wewenang oleh kuasa pengguna anggaran kpa dan pejabat pembuat komitmen ppk dalam pengadaan barang dan jasa studi kasus pemerintah kota binjai
url http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/605
work_keys_str_mv AT fatwakjsembiring kajianhukumpenyalahgunaanwewenangolehkuasapenggunaanggarankpadanpejabatpembuatkomitmenppkdalampengadaanbarangdanjasastudikasuspemerintahkotabinjai
AT ediwarmanediwarman kajianhukumpenyalahgunaanwewenangolehkuasapenggunaanggarankpadanpejabatpembuatkomitmenppkdalampengadaanbarangdanjasastudikasuspemerintahkotabinjai