NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013

Dalam perjalanan sejarah, birokrasi selalu memiliki posisi yang sangat strategis serta memiliki kekuatan besar dalam menentukan pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus profesional dan Netral yaitu  tidak memihak kepada salah satu kekuasaan. Se...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Rina Martini
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Diponegoro 2016-02-01
Series:Jurnal Ilmu Sosial
Subjects:
Online Access:http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/12757
_version_ 1828078251891752960
author Rina Martini
author_facet Rina Martini
author_sort Rina Martini
collection DOAJ
description Dalam perjalanan sejarah, birokrasi selalu memiliki posisi yang sangat strategis serta memiliki kekuatan besar dalam menentukan pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus profesional dan Netral yaitu  tidak memihak kepada salah satu kekuasaan. Sedangkan pada kenyataannya Birokrasi Indonesia sampai saat ini masih belum netral dari berbagai intervensi kepentingan. Pada Pilgub Jateng 2013, ternyata birokrasi juga belum bisa netral, misalnya terlihat dari adanya aparat desa yang tidak netral, dan adanya PNS yang menjadi anggota partai politik; Gejala tidak netral itu terjadi pada 20 wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sehingga untuk menjamin agar birokrasi bisa netral pada ajang semua pemilu, maka “birokrasi sebaiknya tidak diberi hak pilih”.
first_indexed 2024-04-11T02:44:21Z
format Article
id doaj.art-629ad64a9c844dffa24125ca178f418c
institution Directory Open Access Journal
issn 1411-8254
2548-4893
language English
last_indexed 2024-04-11T02:44:21Z
publishDate 2016-02-01
publisher Universitas Diponegoro
record_format Article
series Jurnal Ilmu Sosial
spelling doaj.art-629ad64a9c844dffa24125ca178f418c2023-01-02T18:21:03ZengUniversitas DiponegoroJurnal Ilmu Sosial1411-82542548-48932016-02-0114166789950NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013Rina Martini0Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas DiponegoroDalam perjalanan sejarah, birokrasi selalu memiliki posisi yang sangat strategis serta memiliki kekuatan besar dalam menentukan pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus profesional dan Netral yaitu  tidak memihak kepada salah satu kekuasaan. Sedangkan pada kenyataannya Birokrasi Indonesia sampai saat ini masih belum netral dari berbagai intervensi kepentingan. Pada Pilgub Jateng 2013, ternyata birokrasi juga belum bisa netral, misalnya terlihat dari adanya aparat desa yang tidak netral, dan adanya PNS yang menjadi anggota partai politik; Gejala tidak netral itu terjadi pada 20 wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sehingga untuk menjamin agar birokrasi bisa netral pada ajang semua pemilu, maka “birokrasi sebaiknya tidak diberi hak pilih”.http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/12757Pemilihan gubernurnetralitas birokrasipelanggaran.
spellingShingle Rina Martini
NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013
Jurnal Ilmu Sosial
Pemilihan gubernur
netralitas birokrasi
pelanggaran.
title NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013
title_full NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013
title_fullStr NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013
title_full_unstemmed NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013
title_short NETRALITAS BIROKRASI PADA PILGUB JATENG 2013
title_sort netralitas birokrasi pada pilgub jateng 2013
topic Pemilihan gubernur
netralitas birokrasi
pelanggaran.
url http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/12757
work_keys_str_mv AT rinamartini netralitasbirokrasipadapilgubjateng2013