PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli hukum pidana juga digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam praktik, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan peranan ahli hukum pidana da...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Rumah Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan
2023-10-01
|
| Series: | Jurnal Litigasi |
| Online Access: | https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/7252 |
| _version_ | 1827088874089742336 |
|---|---|
| author | Erdianto Effendi |
| author_facet | Erdianto Effendi |
| author_sort | Erdianto Effendi |
| collection | DOAJ |
| description |
Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli hukum pidana juga digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam praktik, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan peranan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Di antara masalah tersebut adalah tudingan tidak objektifnya para ahli dalam memberikan keterangan. Keterangan yang diberikan cenderung menguntungkan siapa yang menghadirkannya. Hasil penelitian secara empirik menemukan beberapa masalah dalam proses pembuktian yang menggunakan keterangan ahli hukum pidana. Beberapa masalah itu di antaranya : Hal apa yang harus dibuktikan oleh seorang ahli hukum pidana, siapa yang seharusnya menghadirkan ahli, apakah penyidik dan hakim terikat pada keterangan ahli hukum pidana, apakah para ahli yang memberikan keterangan berkaitan dengan biaya operasional dan honorarium, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang belum ditemukan jawabannya secara yuridis. Berdasarkan temuan tersebut diharapkan ada pengaturan yang jelas terkait peranan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
|
| first_indexed | 2024-03-11T13:24:28Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-62dc79c2ad6643fd811b2d1c4013d450 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2442-2274 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-03-20T05:15:32Z |
| publishDate | 2023-10-01 |
| publisher | Rumah Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan |
| record_format | Article |
| series | Jurnal Litigasi |
| spelling | doaj.art-62dc79c2ad6643fd811b2d1c4013d4502024-10-03T05:28:38ZengRumah Jurnal Fakultas Hukum Universitas PasundanJurnal Litigasi2442-22742023-10-01242PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSIErdianto Effendi0Fakultas Hukum Universitas Riau Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli hukum pidana juga digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam praktik, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan peranan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Di antara masalah tersebut adalah tudingan tidak objektifnya para ahli dalam memberikan keterangan. Keterangan yang diberikan cenderung menguntungkan siapa yang menghadirkannya. Hasil penelitian secara empirik menemukan beberapa masalah dalam proses pembuktian yang menggunakan keterangan ahli hukum pidana. Beberapa masalah itu di antaranya : Hal apa yang harus dibuktikan oleh seorang ahli hukum pidana, siapa yang seharusnya menghadirkan ahli, apakah penyidik dan hakim terikat pada keterangan ahli hukum pidana, apakah para ahli yang memberikan keterangan berkaitan dengan biaya operasional dan honorarium, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang belum ditemukan jawabannya secara yuridis. Berdasarkan temuan tersebut diharapkan ada pengaturan yang jelas terkait peranan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana korupsi. https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/7252 |
| spellingShingle | Erdianto Effendi PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jurnal Litigasi |
| title | PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI |
| title_full | PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI |
| title_fullStr | PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI |
| title_full_unstemmed | PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI |
| title_short | PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI |
| title_sort | problematika praktik pemberian keterangan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana korupsi |
| url | https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/7252 |
| work_keys_str_mv | AT erdiantoeffendi problematikapraktikpemberianketeranganahlihukumpidanadalampembuktiantindakpidanakorupsi |