KEWENANGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) SEBAGAI PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER

KEWENANGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) SEBAGAI PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER

Dalam sistem Peradilan Militer, ada tiga komponen penyidik, yaitu Ankum, Polisi Militer, Oditur. Wewenang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai penyidik tindak pidana menurut Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, telah dilimpahkan kepada Polisi Milit...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Edi Utomo
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 2018-02-01
Series:	Al-Adl
Subjects:	ankum, penyidikan, kewenangan
Online Access:	https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1151

Similar Items

KEWENANGAN ANKUM TERHADAP WARGA NEGARA YANG DIMOBILISASI DALAM HUKUM DISIPLIN MILITER
by: allan hermit prasetyo
Published: (2016-09-01)

KONSEP PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SEBAGAI LEMBAGA QUASI-PERADILAN DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN NASIONAL YANG SEHAT DAN ADIL
by: Muh. Risnain
Published: (2018-07-01)

PENTINGNYA PENGUASAAN PSIKOLOGI BAGI PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN
by: Siska Diana Sari
Published: (2016-11-01)

Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012
by: Gunawan Raka
Published: (2019-09-01)

MASA PENANGKAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI
by: I Made Mas Mahayuna, et al.
Published: (2023-04-01)

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
by: Harison Citrawan, et al.
Published: (2019-06-01)

Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
by: Nurrahman Aji Utomo
Published: (2020-01-01)

DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
by: Muksalmina Muksalmina, et al.
Published: (2023-07-01)

Analisis Kewenangan Diskresi Pejabat Daerah Perihal Pengalihan Anggaran
by: Octo Iskandar, et al.
Published: (2022-08-01)

KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI MENCURIGAKAN
by: Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, et al.
Published: (2022-04-01)

Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia
by: syafik didin
Published: (2017-01-01)

KONSEP PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
by: Achmad Ratomi
Published: (2015-06-01)

PENERAPAN TAKTIK DAN TEKNIK INTEROGASI PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH PENYIDIK SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI
by: Bisma Putra Pratama, et al.
Published: (2023-04-01)

STRATEGI PENYIDIK MENGATASI KENDALA DALAM MENGUMPULKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
by: Dio Frananda
Published: (2021-10-01)

Tipologi Pemikiran tentang Kewenangan Sunnah di Era Modern
by: Maizuddin M. Nur
Published: (2012-10-01)

TAKTIK PENYIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH
by: Firdaus Taufik
Published: (2021-07-01)

Karakteristik Pengawasan terhadap Penyidik Militer dalam Proses Peradilan Pidana Militer
by: Agus Setiyawan Dwi Arianto
Published: (2020-10-01)

Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi
by: Nicken Sarwo Rini
Published: (2018-06-01)

Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan
by: rahmat robuwan, et al.
Published: (2022-02-01)

IDENTIFIKASI KEPRIBADIAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
by: Richie Viata Dinata
Published: (2020-07-01)

PENGATURAN KEWENANGAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DAN IMPLIKASINYA PASCA PEMBUBARAN TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
by: Andy Omara
Published: (2020-06-01)

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA MASA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES SOLOK KOTA
by: Rizky Mahesa Febriandi
Published: (2021-01-01)

PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA MENGHASUT ORANG LAIN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR AGAM
by: Muzhendra Muzhendra, et al.
Published: (2019-03-01)

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS
by: Evi Apita Maya
Published: (2017-08-01)

KEWENANGAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Khairul Khairul, et al.
Published: (2011-06-01)

KEWENANGAN KEPALA DAERAH MENERBITKAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DI HUTAN ADAT
by: Dianto Dianto
Published: (2015-08-01)

PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN UDARA DI DALAM PENYIDIKAN KASUS NARKOBA DALAM WILAYAH HUKUM LANUD SOEWONDO (MEDAN)
by: Benyamin Sirait, et al.
Published: (2014-06-01)

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG DALAM PERIKATAN OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMBAR
by: Fenni Gusman
Published: (2020-10-01)

Dewan Perwakilan Daerah Kewenangan Mengusulkan Tanpa Legislasi
by: Anwar Jasir
Published: (2020-04-01)

Hubungan Kewenangan Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru
by: Patar Rumapea
Published: (2016-02-01)

Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
by: Ashara Putra Mansien
Published: (2020-12-01)

Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
by: Ashara Putra Mansien
Published: (2020-12-01)

Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
by: Sahnan Sahnan, et al.
Published: (2019-11-01)

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR PADA MASA PANDEMI COVID 19
by: Intan Putri Rakasiwi
Published: (2021-10-01)

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: Edi Suharman
Published: (2017-08-01)

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH DITRESKRIM NARKOBA POLDA SUMATERA BARAT
by: Ade Arga Wahyudi
Published: (2019-08-01)

Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya
by: Suparto Suparto
Published: (2017-04-01)

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA BARAT
by: Nedra Wati
Published: (2021-07-01)

Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris
by: Deasy Ratna Sari
Published: (2016-03-01)

Bentuk Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum
by: Chris Januardi
Published: (2023-04-01)