Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah

Implikasi dari lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat, adalh terjadi perubahan dalam pembagian kewenangan dan keuangan dari kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya (UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok pemerinta...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Desi Fernanda
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara 2020-03-01
Series:Jurnal Wacana Kinerja
Online Access:http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/614
_version_ 1797849036358680576
author Desi Fernanda
author_facet Desi Fernanda
author_sort Desi Fernanda
collection DOAJ
description Implikasi dari lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat, adalh terjadi perubahan dalam pembagian kewenangan dan keuangan dari kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya (UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah ). Menurut kedua UU yang baru tersebut mengalami penambahan baik dalam kewenangan mengurusi bidang tugas, maupun dalam pengelolaan dan bagian keuangan, terutama yang bersumber dari kekayaan alam dan sumber lain yang ada di daerahnya. Sementara itu, Pemerintah Daerah Propinsi mengalami pengurangan kewenangan dalam mengurusi bidang tugas maupun dalam bagian serta pengelolaan keuangannya.
first_indexed 2024-04-09T18:37:24Z
format Article
id doaj.art-645f6963b8bd4af899aac730315e5d50
institution Directory Open Access Journal
issn 1411-4917
2620-9063
language Indonesian
last_indexed 2024-04-09T18:37:24Z
publishDate 2020-03-01
publisher Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara
record_format Article
series Jurnal Wacana Kinerja
spelling doaj.art-645f6963b8bd4af899aac730315e5d502023-04-11T07:03:29ZindPusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi NegaraJurnal Wacana Kinerja1411-49172620-90632020-03-0132132010.31845/jwk.v3i2.614519Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi DaerahDesi FernandaImplikasi dari lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat, adalh terjadi perubahan dalam pembagian kewenangan dan keuangan dari kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya (UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah ). Menurut kedua UU yang baru tersebut mengalami penambahan baik dalam kewenangan mengurusi bidang tugas, maupun dalam pengelolaan dan bagian keuangan, terutama yang bersumber dari kekayaan alam dan sumber lain yang ada di daerahnya. Sementara itu, Pemerintah Daerah Propinsi mengalami pengurangan kewenangan dalam mengurusi bidang tugas maupun dalam bagian serta pengelolaan keuangannya.http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/614
spellingShingle Desi Fernanda
Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
Jurnal Wacana Kinerja
title Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
title_full Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
title_fullStr Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
title_full_unstemmed Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
title_short Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
title_sort otonomi dan pemberdayaan ekonomi daerah
url http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/614
work_keys_str_mv AT desifernanda otonomidanpemberdayaanekonomidaerah