Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
Implikasi dari lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat, adalh terjadi perubahan dalam pembagian kewenangan dan keuangan dari kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya (UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok pemerinta...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara
2020-03-01
|
Series: | Jurnal Wacana Kinerja |
Online Access: | http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/614 |
_version_ | 1797849036358680576 |
---|---|
author | Desi Fernanda |
author_facet | Desi Fernanda |
author_sort | Desi Fernanda |
collection | DOAJ |
description | Implikasi dari lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat, adalh terjadi perubahan dalam pembagian kewenangan dan keuangan dari kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya (UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah ). Menurut kedua UU yang baru tersebut mengalami penambahan baik dalam kewenangan mengurusi bidang tugas, maupun dalam pengelolaan dan bagian keuangan, terutama yang bersumber dari kekayaan alam dan sumber lain yang ada di daerahnya. Sementara itu, Pemerintah Daerah Propinsi mengalami pengurangan kewenangan dalam mengurusi bidang tugas maupun dalam bagian serta pengelolaan keuangannya. |
first_indexed | 2024-04-09T18:37:24Z |
format | Article |
id | doaj.art-645f6963b8bd4af899aac730315e5d50 |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 1411-4917 2620-9063 |
language | Indonesian |
last_indexed | 2024-04-09T18:37:24Z |
publishDate | 2020-03-01 |
publisher | Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara |
record_format | Article |
series | Jurnal Wacana Kinerja |
spelling | doaj.art-645f6963b8bd4af899aac730315e5d502023-04-11T07:03:29ZindPusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi NegaraJurnal Wacana Kinerja1411-49172620-90632020-03-0132132010.31845/jwk.v3i2.614519Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi DaerahDesi FernandaImplikasi dari lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat, adalh terjadi perubahan dalam pembagian kewenangan dan keuangan dari kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya (UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah ). Menurut kedua UU yang baru tersebut mengalami penambahan baik dalam kewenangan mengurusi bidang tugas, maupun dalam pengelolaan dan bagian keuangan, terutama yang bersumber dari kekayaan alam dan sumber lain yang ada di daerahnya. Sementara itu, Pemerintah Daerah Propinsi mengalami pengurangan kewenangan dalam mengurusi bidang tugas maupun dalam bagian serta pengelolaan keuangannya.http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/614 |
spellingShingle | Desi Fernanda Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah Jurnal Wacana Kinerja |
title | Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah |
title_full | Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah |
title_fullStr | Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah |
title_full_unstemmed | Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah |
title_short | Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah |
title_sort | otonomi dan pemberdayaan ekonomi daerah |
url | http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/614 |
work_keys_str_mv | AT desifernanda otonomidanpemberdayaanekonomidaerah |