Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Show other versions (1)

The purpose of this research is to analyze the state regulation in Ambon Island, Central Maluku Regency, to analyze the state Regulation after the enforcement of Act Number 6 of 2014 and analyze why the State is positioned as Adat Law on village administration in Ambon Island, Central Maluku Regency...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Natanel Lainsamputty
Format:	Article
Language:	English
Published:	Universitas Pattimura, Fakultas Hukum 2019-12-01
Series:	SASI
Subjects:	autonomy position implementation of village administration negeri
Online Access:	https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/index.php/sasi/article/view/220

Similar Items

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Natanel Lainsamputty
Published: (2019-12-01)

DETERMINAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
by: I Made Laut Mertha JAYA
Published: (2019-10-01)

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: Agus Kusnadi
Published: (2015-12-01)

PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM PENGELOLAAN UANG DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Laurensius Arliman S
Published: (2019-08-01)

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEREKONOMIAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
by: Wardah Yuspin, et al.
Published: (2015-05-01)

KEWENANGAN PERADILAN TIPIKOR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Mohammad Sahlan
Published: (2016-11-01)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
by: , Hendra, SH, et al.
Published: (2011)

PERKARA ADVOKASI PUBLIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (UUAP)
by: Enrico Parulian Simanjuntak
Published: (2018-04-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Adonia Ivonne Laturette
Published: (2011-09-01)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILIHAT DARI PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945
by: Hanif Nurcholis
Published: (2014-01-01)

Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba
by: Victor Imanuel Williamson Nalle
Published: (2016-05-01)

Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Betha Rahmasari
Published: (2020-12-01)

PERLINDUNGAN PEKERJA DITINJAU DARI KONSEP HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
by: Khairani Khairani, et al.
Published: (2023-07-01)

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS TENTANG KEMANDIRIAN NAGARI DI SUMATERA BARAT MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
by: Fitri Eriyanti
Published: (2015-11-01)

Teong Negeri: Sakralitas Identitas Lokal Masyarakat Negeri Adat di Maluku Tengah
by: Revaldo Pravasta Julian Mb Salakory
Published: (2020-12-01)

INTERPRETASI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Amelia Sri Kusuma Dewi, et al.
Published: (2016-01-01)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram)
by: Ari Dafid
Published: (2017-11-01)

Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
by: Rahayu Utami Styaningsih, et al.
Published: (2023-12-01)

DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN
by: Nanang Naisabur, et al.
Published: (2018-07-01)

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJAKEUANGAN PEMERINTAH DESA PASCA PENERAPAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
by: Retno Astuti Dewi, et al.
Published: (2019-04-01)

Analisis kebijakan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus Pemerintah ota depok
by: , MARBUN, Makmur, et al.
Published: (2004)

Undang-Undang Desa: Sebuah Kontribusi terhadap Literatur dan Kebijakan
by: Deddy Setiadi, et al.
Published: (2024-04-01)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH
by: Husin Ilyas
Published: (2015-12-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
by: Anak Agung Ngurah Agung Satrya Diana
Published: (2015-12-01)

Dampak Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol :: Studi Kasus Penyelenggaraan Jalan Tol PT. Margabumi Matraraya
by: , WURYANI, et al.
Published: (2007)

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DI KABUPATEN BELU-NUSA TENGGARA TIMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA
by: , Frichy Ndaumanu, et al.
Published: (2012)

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
by: Zainal Arifin Mochtar
Published: (2021-11-01)

Perlindungan hukum bagi pendaftar sementara paten dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten
by: , SUPARNYO, et al.
Published: (1992)

Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989
by: , ARIFIN, Moh, et al.
Published: (2002)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Mr. Sularto
Published: (2012-02-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: A.A. Istri Mas Candra Dewi
Published: (2012-10-01)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

MENGKAJI KONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENGATURAN OTONOMI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
by: M. Yasin Al Arif
Published: (2018-04-01)

Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
by: Muhammad Husein Maruapey, et al.
Published: (2018-05-01)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

Nasib TKI di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
by: Mustika Prabaningrum Kusumawati
Published: (2016-12-01)