PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
Langkah afirmatif ialah metode yang diterapkan oleh sejumlah besar orang untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap individu dengan disabilitas, sehingga mereka dapat menjadi anggota legislatif yang sama dengan masyarakat umum. Undang-Undang menetapkan bahwa hak untuk dipilih dalam jabatan publ...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
2023-07-01
|
| Series: | Unes Journal of Swara Justisia |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/364 |
| _version_ | 1827378054568083456 |
|---|---|
| author | Riastri Haryani |
| author_facet | Riastri Haryani |
| author_sort | Riastri Haryani |
| collection | DOAJ |
| description | Langkah afirmatif ialah metode yang diterapkan oleh sejumlah besar orang untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap individu dengan disabilitas, sehingga mereka dapat menjadi anggota legislatif yang sama dengan masyarakat umum. Undang-Undang menetapkan bahwa hak untuk dipilih dalam jabatan publik adalah hak yang sama bagi individu dengan disabilitas. Memberikan perlakuan khusus terhadap orang dengan disabilitas merupakan hal yang diperlukan mengingat bahwa mereka adalah minoritas yang terpinggirkan, namun pada saat yang sama, konstitusi menjamin hak-hak mereka.. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis. Sangat penting untuk meningkatkan peran penyandang disabilitas agar mereka dapat memiliki bagian yang jelas dalam kehidupan dan undang-undang yang dibuat harus sedikit banyak memberikan perlindungan bagi mereka sebagai minoritas. Diperlukan penambahan Undang-Undang yang memastikan hak politik penyandang disabilitas dalam pembagian jatah kursi anggota legislatif sehingga keikutsertaan mereka dalam jajaran legislator dapat menciptakan peraturan yang pro-disabilitas. |
| first_indexed | 2024-03-08T12:50:22Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-6aee0874ebcf4fb19af6f0a82ac6b5be |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2579-4701 2579-4914 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-08T12:50:22Z |
| publishDate | 2023-07-01 |
| publisher | Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti |
| record_format | Article |
| series | Unes Journal of Swara Justisia |
| spelling | doaj.art-6aee0874ebcf4fb19af6f0a82ac6b5be2024-01-20T10:39:11ZengProgram Magister Ilmu Hukum Universitas EkasaktiUnes Journal of Swara Justisia2579-47012579-49142023-07-017254154810.31933/ujsj.v7i2.364332PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017Riastri Haryani0Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, BekasiLangkah afirmatif ialah metode yang diterapkan oleh sejumlah besar orang untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap individu dengan disabilitas, sehingga mereka dapat menjadi anggota legislatif yang sama dengan masyarakat umum. Undang-Undang menetapkan bahwa hak untuk dipilih dalam jabatan publik adalah hak yang sama bagi individu dengan disabilitas. Memberikan perlakuan khusus terhadap orang dengan disabilitas merupakan hal yang diperlukan mengingat bahwa mereka adalah minoritas yang terpinggirkan, namun pada saat yang sama, konstitusi menjamin hak-hak mereka.. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis. Sangat penting untuk meningkatkan peran penyandang disabilitas agar mereka dapat memiliki bagian yang jelas dalam kehidupan dan undang-undang yang dibuat harus sedikit banyak memberikan perlindungan bagi mereka sebagai minoritas. Diperlukan penambahan Undang-Undang yang memastikan hak politik penyandang disabilitas dalam pembagian jatah kursi anggota legislatif sehingga keikutsertaan mereka dalam jajaran legislator dapat menciptakan peraturan yang pro-disabilitas.https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/364hak politik, penyandang disabilitas, tindakan afirmatif |
| spellingShingle | Riastri Haryani PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 Unes Journal of Swara Justisia hak politik, penyandang disabilitas, tindakan afirmatif |
| title | PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 |
| title_full | PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 |
| title_fullStr | PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 |
| title_full_unstemmed | PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 |
| title_short | PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 |
| title_sort | pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menurut undang undang nomor 7 tahun 2017 |
| topic | hak politik, penyandang disabilitas, tindakan afirmatif |
| url | https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/364 |
| work_keys_str_mv | AT riastriharyani pemenuhanhakpolitikpenyandangdisabilitasmenurutundangundangnomor7tahun2017 |