IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
ABSTRACT Local Government Act No. 23/2014 has established significant regulation changes by eliminating the majority of government’s affair authority in the field of energy and mineral resources including the authority to give Mining Business Permit that had been authorized by provincial local go...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Faculty of Law Universitas Islam Malang
2018-01-01
|
| Series: | Yurispruden |
| Online Access: | https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/734 |
| _version_ | 1797217510883328000 |
|---|---|
| author | Diyan Isnaeni |
| author_facet | Diyan Isnaeni |
| author_sort | Diyan Isnaeni |
| collection | DOAJ |
| description | ABSTRACT
Local Government Act No. 23/2014 has established significant regulation changes by eliminating the majority of government’s affair authority in the field of energy and mineral resources including the authority to give Mining Business Permit that had been authorized by provincial local government, as regulated in Article (1) Section (3). The contradiction between Mineral and Coal Mining Act No.9/2009 and Local Government Act No. 23/2014 shows the horizontal disharmony that disputes between regulations in the same hierarchical level. This contradicting regulation in Mineral and Coal Mining Act No.9/2009 and Local Government Act No. 23/2014 is the inconsistency of regulation substance, which is the regulation that is hierarchically in the same level with one regulation more general than the other. Â
Keyword:Â Â Mining Business Permit, inconsistency
ABSTRAK
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian ijin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah daerah propinsi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (3). Inkonsistensi antara Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah disharmoni horizontal yaitu pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. Konflik ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2009  tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya
Kata Kunci: Ijin Usaha Pertambangan, Inkonsistensi
|
| first_indexed | 2024-04-24T12:03:01Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-6d266bdf58ff4be6a0f374b1910a5ed9 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2614-3852 2614-3992 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-24T12:03:01Z |
| publishDate | 2018-01-01 |
| publisher | Faculty of Law Universitas Islam Malang |
| record_format | Article |
| series | Yurispruden |
| spelling | doaj.art-6d266bdf58ff4be6a0f374b1910a5ed92024-04-08T12:48:12ZengFaculty of Law Universitas Islam MalangYurispruden2614-38522614-39922018-01-011110.33474/yur.v1i1.734IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014Diyan IsnaeniABSTRACT Local Government Act No. 23/2014 has established significant regulation changes by eliminating the majority of government’s affair authority in the field of energy and mineral resources including the authority to give Mining Business Permit that had been authorized by provincial local government, as regulated in Article (1) Section (3). The contradiction between Mineral and Coal Mining Act No.9/2009 and Local Government Act No. 23/2014 shows the horizontal disharmony that disputes between regulations in the same hierarchical level. This contradicting regulation in Mineral and Coal Mining Act No.9/2009 and Local Government Act No. 23/2014 is the inconsistency of regulation substance, which is the regulation that is hierarchically in the same level with one regulation more general than the other.  Keyword:  Mining Business Permit, inconsistency ABSTRAK Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian ijin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah daerah propinsi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (3). Inkonsistensi antara Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah disharmoni horizontal yaitu pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. Konflik ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2009  tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya Kata Kunci: Ijin Usaha Pertambangan, Inkonsistensi https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/734 |
| spellingShingle | Diyan Isnaeni IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Yurispruden |
| title | IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 |
| title_full | IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 |
| title_fullStr | IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 |
| title_full_unstemmed | IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 |
| title_short | IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 |
| title_sort | implikasi yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian ijin usaha pertambangan menurut undang undang nomor 23 tahun 2014 |
| url | https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/734 |
| work_keys_str_mv | AT diyanisnaeni implikasiyuridiskewenanganpemerintahdaerahdalampemberianijinusahapertambanganmenurutundangundangnomor23tahun2014 |