IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

ABSTRACT Local Government Act No. 23/2014 has established significant regulation changes by eliminating the majority of governmentâ€™s affair authority in the field of energy and mineral resources including the authority to give Mining Business Permit that had been authorized by provincial local go...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Diyan Isnaeni
Format:	Article
Language:	English
Published:	Faculty of Law Universitas Islam Malang 2018-01-01
Series:	Yurispruden
Online Access:	https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/734

Similar Items

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia
by: Dian Kus Pratiwi
Published: (2017-10-01)

Implikasi yuridis terhadap penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
by: , WIDYTMASARI, Stevia, et al.
Published: (2010)

Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Terkait Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan
by: Ayu Kartikawati, et al.
Published: (2021-12-01)

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: Yusdianto Yusdianto
Published: (2015-12-01)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN GREEN CONSTITUTION
by: hudriyah mundzir
Published: (2018-06-01)

Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Daerah
by: Iqbal Shalihin
Published: (2018-10-01)

TINJAUAN YURIDIS PENENGGELAMAN KAPAL ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
by: Elisabeth Septin Puspoayu, et al.
Published: (2021-03-01)

Tinjauan yuridis carding menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
by: , HERWANNURI CH, Raden Rachmat, et al.
Published: (2010)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 perluasan kewenangan yang setengah hati
by: , Samuel Robert Djukuw
Published: (2010)

DESENTRALISASI KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
by: Ilyas Ismail, et al.
Published: (2015-09-01)

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
by: Bambang Sugianto
Published: (2018-01-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Adonia Ivonne Laturette
Published: (2011-09-01)

Implikasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Terhadap Penyelenggara Pos
by: Sri Wahyuningsih
Published: (2012-03-01)

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
by: Noviar Ramadhany Biesse Putri
Published: (2022-08-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
by: Anak Agung Ngurah Agung Satrya Diana
Published: (2015-12-01)

Tinjauan yuridis mengenai permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , AMBORO, Yudhi Priyo, et al.
Published: (2005)

Tinjauan yuridis terhadap prinsip keterbukaan dalam hubungannya dengan perlindungan investor menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1995
by: , HAHOLONGAN, Sila, et al.
Published: (2001)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram)
by: Ari Dafid
Published: (2017-11-01)

INTERPRETASI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Amelia Sri Kusuma Dewi, et al.
Published: (2016-01-01)

Kajian yuridis normatif kewenangan notaris dalam pembuatan akta tanah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , ADNAN, et al.
Published: (2006)

KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: NASUTION, AMRI
Published: (2015)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Aju Putrijanti
Published: (2011-10-01)

KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN IMPLIKASI YURIDIS ATAS PENOLAKANNYA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
by: , IRWANSYAH, et al.
Published: (2012)

Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
by: Cipto Prayitno
Published: (2020-11-01)

PROBLEMATIKA PERMOHONAN GRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002
by: Niken Subekti Budi Utami
Published: (2008-02-01)

PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
by: Marindowati Marindowati
Published: (2015-11-01)

KEDUDUKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
by: Asep Suparman
Published: (2015-01-01)

Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
by: Indra Perwira
Published: (2015-12-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
by: Bunga Agustina
Published: (2016-05-01)

Tinjauan Yuridis Terhadap Penulisan Klausula Baku dalam Leaflet Property Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
by: Fatria Khairo
Published: (2018-01-01)

FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: Aprilianti Aprilianti
Published: (2014-04-01)

Implikasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap prifesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Papua
by: , GANAPI, Epi, et al.
Published: (2010)

Konsep yuridis tentang corporate social responbility pada perusahaan pertambangan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 :: Study kasus PT. Aneka Tambang, Tbk
by: , LUKMAN, et al.
Published: (2008)

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG TENTANG YAYASAN TERHADAP STATUS NAZHIR YAYASAN PESANTREN AL.MADINAH DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Elan Kurniawan, et al.
Published: (2014)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , R. Dharma Indra wijaya, et al.
Published: (2013)

ANALISIS YURIDIS PERAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
by: Hari Harjanto Setiawan, et al.
Published: (2015-10-01)

ANALISIS YURIDIS PERAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
by: Hari Harjanto Setiawan, et al.
Published: (2015-10-01)

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai sarana untuk mengatur perilaku para pelaku usaha guna menciptakan persaingan usaha yang sehat :: Tinjauan yuridis terhadap efektivitas berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999
by: , KRISTANTO, Tommy, et al.
Published: (2002)