Pembangunan Piranti Lunak Pembantu Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan perubahan pembagian kewenangan untuk setiap urusan pemerintahan. Dengan demikian UU ini menuntut dilakukannya revisi Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP41) deng...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Universitas Dian Nuswantoro
2018-08-01
|
| Series: | Techno.Com |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/technoc/article/view/1696 |
| Summary: | Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan perubahan pembagian kewenangan untuk setiap urusan pemerintahan. Dengan demikian UU ini menuntut dilakukannya revisi Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP41) dengan segera. Kemendagri harus mengkoordinasikan seluruh Kementrian dan Lembaga, serta seluruh pemerintah daerah untuk memetakan urusan pemerintahan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan pengganti PP41. Untuk memudahkan dan mempercepat proses penyusunan, Kemendagri memutuskan untuk menggunakan bantuan piranti lunak. Jurnal ini akan menyajikan hasil pembuatan piranti lunak dengan mengikuti kerangka generic software process yang meliputi communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Bagian communication menyajikan kebutuhan pengguna terhadap piranti lunak. Bagian planning menyajikan perencanaan proyek dalam bentuk gantt chart. Bagian modeling menyajikan desain piranti lunak dalam bentuk UML. Bagian construction akan menyajikan platform pemrograman yang digunakan untuk memnganun piranti lunak. Bagian deployment akan menyajikan pemasangan piranti lunak pada infrastruktur yang disediakan oleh pengguna. |
|---|---|
| ISSN: | 1412-2693 2356-2579 |