| Summary: | Pemberlakuan Kebijakan PSBB pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19, pemberlakuan PSBB menimbulkan banyak risiko bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan Pemerintah dalam hal materiil, teknis dan sumber daya membutuhkan Collaborative Governance sebagai instrumen dalam implementasi kebijakan PSBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Collaborative Governance dalam implementasi Kebijakan PSBB I di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder berasal dari website resmi, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan media. Hasil penelitiannya dimana Collaborative Governance perlu digunakan dalam segala lingkup dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya dalam kolaborasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, kolaborasi antar instansi terkait, kolaborasi dalam pendistribusian dan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui Bantuan Sosial, juga penguatan kerjasama pada ormas besar seperti Muhammadiyah dan masyarakat. Namun dalam implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpangtindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat.
Kata Kunci: Collaborative Governance, PSBB, Covid-19
|
|---|