ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020

Pemberlakuan Kebijakan PSBB pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19, pemberlakuan PSBB menimbulkan banyak risiko bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan Pemerintah dalam hal materiil, teknis dan sumber daya membutuhkan Collaborative G...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Rahma Putri Khasanah, Titin Purwaningsih
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2021-09-01
Series:Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan
Online Access:https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/12792
_version_ 1797507577900171264
author Rahma Putri Khasanah
Titin Purwaningsih
author_facet Rahma Putri Khasanah
Titin Purwaningsih
author_sort Rahma Putri Khasanah
collection DOAJ
description Pemberlakuan Kebijakan PSBB pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19, pemberlakuan PSBB menimbulkan banyak risiko bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan Pemerintah dalam hal materiil, teknis dan sumber daya membutuhkan Collaborative Governance sebagai instrumen dalam implementasi kebijakan PSBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Collaborative Governance dalam implementasi Kebijakan PSBB I di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder berasal dari website resmi, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan media. Hasil penelitiannya dimana Collaborative Governance perlu digunakan dalam segala lingkup dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya dalam kolaborasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, kolaborasi antar instansi terkait, kolaborasi dalam pendistribusian dan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui Bantuan Sosial, juga penguatan kerjasama pada ormas besar seperti Muhammadiyah dan masyarakat. Namun dalam implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpangtindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat. Kata Kunci: Collaborative Governance, PSBB, Covid-19
first_indexed 2024-03-10T04:51:26Z
format Article
id doaj.art-7a4b1e987bb04ed4abdb43248543bb81
institution Directory Open Access Journal
issn 2720-9393
language English
last_indexed 2024-03-10T04:51:26Z
publishDate 2021-09-01
publisher Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
record_format Article
series Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan
spelling doaj.art-7a4b1e987bb04ed4abdb43248543bb812023-11-23T02:38:03ZengUniversitas Muhammadiyah YogyakartaJurnal Pemerintahan dan Kebijakan2720-93932021-09-012315516910.18196/jpk.v2i3.127925322ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020Rahma Putri Khasanah0Titin Purwaningsih1Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah YogyakartaProgram Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah YogyakartaPemberlakuan Kebijakan PSBB pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19, pemberlakuan PSBB menimbulkan banyak risiko bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan Pemerintah dalam hal materiil, teknis dan sumber daya membutuhkan Collaborative Governance sebagai instrumen dalam implementasi kebijakan PSBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Collaborative Governance dalam implementasi Kebijakan PSBB I di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder berasal dari website resmi, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan media. Hasil penelitiannya dimana Collaborative Governance perlu digunakan dalam segala lingkup dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya dalam kolaborasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, kolaborasi antar instansi terkait, kolaborasi dalam pendistribusian dan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui Bantuan Sosial, juga penguatan kerjasama pada ormas besar seperti Muhammadiyah dan masyarakat. Namun dalam implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpangtindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat. Kata Kunci: Collaborative Governance, PSBB, Covid-19https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/12792
spellingShingle Rahma Putri Khasanah
Titin Purwaningsih
ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan
title ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020
title_full ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020
title_fullStr ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020
title_full_unstemmed ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020
title_short ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020
title_sort analisis collaborative governance dalam implementasi kebijakan psbb pada penanganan pandemi covid 19 di dki jakarta tahun 2020
url https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/12792
work_keys_str_mv AT rahmaputrikhasanah analisiscollaborativegovernancedalamimplementasikebijakanpsbbpadapenangananpandemicovid19didkijakartatahun2020
AT titinpurwaningsih analisiscollaborativegovernancedalamimplementasikebijakanpsbbpadapenangananpandemicovid19didkijakartatahun2020