An Assessment of Various Appreoaches for Countering Corryuption in Poor Economies
Tulisan ini mengupas berbagai cares yang bisa ditempuh dalam toaya pemberatasan korupsi. Pertama mengidenhfikasipenyebab dasar korupsi, agar upayapemberatasan korupsi dapat dititiberatkan ke akar rumputpermasalahan tersebut. Pengurangan peluang koripsi yang terdapat dalam rentetan peraturan melalui...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Universitas Gadjah Mada
2015-12-01
|
| Series: | JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8323 |
| _version_ | 1818434240027557888 |
|---|---|
| author | Muyanja Seenyonga Sulistyo Sulistyo |
| author_facet | Muyanja Seenyonga Sulistyo Sulistyo |
| author_sort | Muyanja Seenyonga |
| collection | DOAJ |
| description | Tulisan ini mengupas berbagai cares yang bisa ditempuh dalam toaya pemberatasan korupsi. Pertama mengidenhfikasipenyebab dasar korupsi, agar upayapemberatasan korupsi dapat dititiberatkan ke akar rumputpermasalahan tersebut. Pengurangan peluang koripsi yang terdapat dalam rentetan peraturan melalui kebijakan deregulasi, swastanisasi, mendorong terciptagapersaingan dalam penyedianjara umum, menaikan upah dan gift riilpegawai negeri sOil, yang hares kenaikannya hams dikaitkan langsung dengan kineda mereka, adalah beberapa cars lee arah pengurangan prevalensi korupsi. Selain itu, kebijakan tadi harm diimbangi dengan beberape mekanisme untuk memonitor kinerja pegawai negeri sipil, dan kepatuhan mereka pada peraturan yang ada. Pendirian dan pernberdayaan upaya badan pemberatasan korupsi anti- corruption agency dengan tenaga ahli dart berbagai bidang dan leetrampilan, diberikan wewenang untuk mencegah, menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi, serta mengadakan pendidikan tentang hukum pemberatasan korupsi, pergebab korupsi, datnpak yang ,ditimbulkannya, dan tanguingjawab macjarakat dalam toga pemberatasan korupsi. Penegakan hukum tanpa pandang buluh pada siapa sajayang terlibat kasus korupsi memberikan sigalyangjelas pada magarakat bah= korusi tidak bermanfaat karena resikonya amat bout. Upgayang tidak kalah penting dalam upga pemberatasan korupsi adalah pemberdayaan civil society melalui kebijakan yang memerikan berdin"ga kebebasam media massa, kegiatan LSM, dan iranoarensi di lembaga legislative, akna memberikan checks and balances pada kegiatan pegawai negeri sipil dan perusahaan swasta dan miliki pemerintah. sipil Komitmen pemerintah, yang tenvujud dalam ritewenangyang diberikan badan pemberatas Korupsi, sumber daya alam dan manusia yang dOerunutkkan kea rah tersebut, , dan dasar hukum yang kuatyang melandasi kegiatannya, dan pemberian kin dan ntewenanguntuk mendapat berbagai bantuan dari luarnegeriyangperlu dalam operasitga amat penting untuk keberhasilan pembersihan negera dari 'penyakit' korupsi. Upaya untuk memberatas korupsi seyogyanya hams berkelanjutan supaya masyakarat sadar akan kerugian korupsi pada masyakarat baik yang bersifat
jangka pendek dan panjang. |
| first_indexed | 2024-12-14T16:33:50Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-7a91238175d64a3e89960ee313b0dfac |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 0852-9213 2477-4693 |
| language | Indonesian |
| last_indexed | 2024-12-14T16:33:50Z |
| publishDate | 2015-12-01 |
| publisher | Universitas Gadjah Mada |
| record_format | Article |
| series | JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) |
| spelling | doaj.art-7a91238175d64a3e89960ee313b0dfac2022-12-21T22:54:31ZindUniversitas Gadjah MadaJKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)0852-92132477-46932015-12-019213515910.22146/jkap.83236911An Assessment of Various Appreoaches for Countering Corryuption in Poor EconomiesMuyanja SeenyongaSulistyo SulistyoTulisan ini mengupas berbagai cares yang bisa ditempuh dalam toaya pemberatasan korupsi. Pertama mengidenhfikasipenyebab dasar korupsi, agar upayapemberatasan korupsi dapat dititiberatkan ke akar rumputpermasalahan tersebut. Pengurangan peluang koripsi yang terdapat dalam rentetan peraturan melalui kebijakan deregulasi, swastanisasi, mendorong terciptagapersaingan dalam penyedianjara umum, menaikan upah dan gift riilpegawai negeri sOil, yang hares kenaikannya hams dikaitkan langsung dengan kineda mereka, adalah beberapa cars lee arah pengurangan prevalensi korupsi. Selain itu, kebijakan tadi harm diimbangi dengan beberape mekanisme untuk memonitor kinerja pegawai negeri sipil, dan kepatuhan mereka pada peraturan yang ada. Pendirian dan pernberdayaan upaya badan pemberatasan korupsi anti- corruption agency dengan tenaga ahli dart berbagai bidang dan leetrampilan, diberikan wewenang untuk mencegah, menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi, serta mengadakan pendidikan tentang hukum pemberatasan korupsi, pergebab korupsi, datnpak yang ,ditimbulkannya, dan tanguingjawab macjarakat dalam toga pemberatasan korupsi. Penegakan hukum tanpa pandang buluh pada siapa sajayang terlibat kasus korupsi memberikan sigalyangjelas pada magarakat bah= korusi tidak bermanfaat karena resikonya amat bout. Upgayang tidak kalah penting dalam upga pemberatasan korupsi adalah pemberdayaan civil society melalui kebijakan yang memerikan berdin"ga kebebasam media massa, kegiatan LSM, dan iranoarensi di lembaga legislative, akna memberikan checks and balances pada kegiatan pegawai negeri sipil dan perusahaan swasta dan miliki pemerintah. sipil Komitmen pemerintah, yang tenvujud dalam ritewenangyang diberikan badan pemberatas Korupsi, sumber daya alam dan manusia yang dOerunutkkan kea rah tersebut, , dan dasar hukum yang kuatyang melandasi kegiatannya, dan pemberian kin dan ntewenanguntuk mendapat berbagai bantuan dari luarnegeriyangperlu dalam operasitga amat penting untuk keberhasilan pembersihan negera dari 'penyakit' korupsi. Upaya untuk memberatas korupsi seyogyanya hams berkelanjutan supaya masyakarat sadar akan kerugian korupsi pada masyakarat baik yang bersifat jangka pendek dan panjang.https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8323Facilitation paymentbureaucracygovernance |
| spellingShingle | Muyanja Seenyonga Sulistyo Sulistyo An Assessment of Various Appreoaches for Countering Corryuption in Poor Economies JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Facilitation payment bureaucracy governance |
| title | An Assessment of Various Appreoaches for Countering Corryuption in Poor Economies |
| title_full | An Assessment of Various Appreoaches for Countering Corryuption in Poor Economies |
| title_fullStr | An Assessment of Various Appreoaches for Countering Corryuption in Poor Economies |
| title_full_unstemmed | An Assessment of Various Appreoaches for Countering Corryuption in Poor Economies |
| title_short | An Assessment of Various Appreoaches for Countering Corryuption in Poor Economies |
| title_sort | assessment of various appreoaches for countering corryuption in poor economies |
| topic | Facilitation payment bureaucracy governance |
| url | https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8323 |
| work_keys_str_mv | AT muyanjaseenyonga anassessmentofvariousappreoachesforcounteringcorryuptioninpooreconomies AT sulistyosulistyo anassessmentofvariousappreoachesforcounteringcorryuptioninpooreconomies AT muyanjaseenyonga assessmentofvariousappreoachesforcounteringcorryuptioninpooreconomies AT sulistyosulistyo assessmentofvariousappreoachesforcounteringcorryuptioninpooreconomies |