Strategi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balik Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintahan dan Belanja Daerah (APBD)
Untuk mendorong masalah percepatan belanja daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah menciptakan beberapa strategi melalui beberapa kebijakan. Namun meski beberapa kebijakan dan strategi dilakukan, realisasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) masih saja rendah....
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Secretariat General of the Ministry of Home Affairs
2023-10-01
|
| Series: | Bestuurskunde |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jurnalsetjen.kemendagri.go.id/index.php/bjgs/article/view/130 |
| _version_ | 1797260077590118400 |
|---|---|
| author | M Saidi Rifki Frisca Natalia Hutabarat |
| author_facet | M Saidi Rifki Frisca Natalia Hutabarat |
| author_sort | M Saidi Rifki |
| collection | DOAJ |
| description |
Untuk mendorong masalah percepatan belanja daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah menciptakan beberapa strategi melalui beberapa kebijakan. Namun meski beberapa kebijakan dan strategi dilakukan, realisasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) masih saja rendah. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mempercepat Realisasi Belanja Daerah. Penelitian juga menganalisis penyebab strategi tersebut belum mampu berdampak signifikan terhadap penyerapan APBD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menemukan salah satu strategi terkait lelang dini, yaitu nota kesepahaman pemerintah belum berhasil menghilangkan keraguan pemda. Salah satu yang bisa dilakukan adalah pengadaan dini pemerintah daerah harus berbarengan dengan penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018. Kemendagri juga harus mendorong penggunaan sistem Evidence Based Policy (EBP) dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya adalah mendorong Pembentukan UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPTLPKD). Selanjutnya Kemendagri harus mendorong pembangunan infrastruktur yang tertunda pada 2020 dan 2021 akibat COVID-19.
|
| first_indexed | 2024-03-07T21:46:24Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-7bee7dd3bfc24a7283e33f1657a4cbc3 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2797-6351 2797-5576 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-24T23:19:35Z |
| publishDate | 2023-10-01 |
| publisher | Secretariat General of the Ministry of Home Affairs |
| record_format | Article |
| series | Bestuurskunde |
| spelling | doaj.art-7bee7dd3bfc24a7283e33f1657a4cbc32024-03-16T14:54:37ZengSecretariat General of the Ministry of Home AffairsBestuurskunde2797-63512797-55762023-10-0132Strategi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balik Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintahan dan Belanja Daerah (APBD)M Saidi RifkiFrisca Natalia Hutabarat0Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Untuk mendorong masalah percepatan belanja daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah menciptakan beberapa strategi melalui beberapa kebijakan. Namun meski beberapa kebijakan dan strategi dilakukan, realisasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) masih saja rendah. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mempercepat Realisasi Belanja Daerah. Penelitian juga menganalisis penyebab strategi tersebut belum mampu berdampak signifikan terhadap penyerapan APBD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menemukan salah satu strategi terkait lelang dini, yaitu nota kesepahaman pemerintah belum berhasil menghilangkan keraguan pemda. Salah satu yang bisa dilakukan adalah pengadaan dini pemerintah daerah harus berbarengan dengan penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018. Kemendagri juga harus mendorong penggunaan sistem Evidence Based Policy (EBP) dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya adalah mendorong Pembentukan UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPTLPKD). Selanjutnya Kemendagri harus mendorong pembangunan infrastruktur yang tertunda pada 2020 dan 2021 akibat COVID-19. https://jurnalsetjen.kemendagri.go.id/index.php/bjgs/article/view/130realisasi belanja daerahDitjen Keuangan DaerahKemendagripenyerapan APBD |
| spellingShingle | M Saidi Rifki Frisca Natalia Hutabarat Strategi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balik Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintahan dan Belanja Daerah (APBD) Bestuurskunde realisasi belanja daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri penyerapan APBD |
| title | Strategi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balik Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintahan dan Belanja Daerah (APBD) |
| title_full | Strategi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balik Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintahan dan Belanja Daerah (APBD) |
| title_fullStr | Strategi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balik Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintahan dan Belanja Daerah (APBD) |
| title_full_unstemmed | Strategi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balik Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintahan dan Belanja Daerah (APBD) |
| title_short | Strategi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balik Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintahan dan Belanja Daerah (APBD) |
| title_sort | strategi kementerian dalam negeri kemendagri di balik rendahnya realisasi anggaran pemerintahan dan belanja daerah apbd |
| topic | realisasi belanja daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri penyerapan APBD |
| url | https://jurnalsetjen.kemendagri.go.id/index.php/bjgs/article/view/130 |
| work_keys_str_mv | AT msaidirifki strategikementeriandalamnegerikemendagridibalikrendahnyarealisasianggaranpemerintahandanbelanjadaerahapbd AT friscanataliahutabarat strategikementeriandalamnegerikemendagridibalikrendahnyarealisasianggaranpemerintahandanbelanjadaerahapbd |