KONSTITUSIONALITAS MODEL PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
The local government is very important in the context of unitary state according to Indonesia Constitution (UUD NRI 1945). There is no constitution in the world that does not regulate important thing regarding to local government or state government explicitly. Therefore formulations charging a plac...
Main Author: | Wilda Prihatiningtyas |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universitas Airlangga
2018-07-01
|
Series: | Media Iuris |
Subjects: | |
Online Access: | https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/8836 |
Similar Items
-
Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah
by: Suhariza Suhariza
Published: (2016-05-01) -
Keabsahan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Akibat Penundaan Pemilihan Kepala Daerah
by: Nur Faisyah, et al.
Published: (2023-01-01) -
Penetapan Status Tersangka Dan Terdakwa Calon Kepala Daerah Dan Implikasi Yuridisnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Kajian Yuridis Normatif)
by: Imam Ropii
Published: (2018-01-01) -
Penetapan Status Tersangka Dan Terdakwa Calon Kepala Daerah Dan Implikasi Yuridisnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Kajian Yuridis Normatif)
by: Imam Ropii
Published: (2018-04-01) -
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI DAERAH YANGBERKARAKTERISTIK KEPULAUAN (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Provinsi Maluku)
by: Julista Mustamu
Published: (2019-08-01)