Menyoal Revisi UU Pemerintahan Daerah

Perdebatan yang panjang dan tidak jelas ujungnya tentang perlu atau tidaknya revisi UU Nomor 22 tahun 1999, dari kaca mata administrasi negara dapat dianggap sebagai kemunduran. Meskipun pihak-pihak yang berbeda pendapat memiliki dasar pemikiran dan kasus yang memadai, namun kompromi diantara keduan...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Dayat Hidayat
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara 2020-03-01
Series:Jurnal Wacana Kinerja
Online Access:http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/561
_version_ 1797849042947932160
author Dayat Hidayat
author_facet Dayat Hidayat
author_sort Dayat Hidayat
collection DOAJ
description Perdebatan yang panjang dan tidak jelas ujungnya tentang perlu atau tidaknya revisi UU Nomor 22 tahun 1999, dari kaca mata administrasi negara dapat dianggap sebagai kemunduran. Meskipun pihak-pihak yang berbeda pendapat memiliki dasar pemikiran dan kasus yang memadai, namun kompromi diantara keduanya jelas merupakan jalan yang lebih produktif. Tulisan ini mencoba mengkaji probabilitas revisi dari sisi untung dan ruginya. Namun yang pasti penulis menolak revisi yang menyangkut semangat, paradugma dan nilai dasar dari kebijakan desentralisasi; sementara isi aturan yang tercermin dalam pasal-pasal atau ayat-ayat dapat ditolerir untuk dirubah sepanjang didukung oleh kebutuhan empirik tentang hal tersebut.
first_indexed 2024-04-09T18:37:30Z
format Article
id doaj.art-7d02513342ab4522815494079f6110a0
institution Directory Open Access Journal
issn 1411-4917
2620-9063
language Indonesian
last_indexed 2024-04-09T18:37:30Z
publishDate 2020-03-01
publisher Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara
record_format Article
series Jurnal Wacana Kinerja
spelling doaj.art-7d02513342ab4522815494079f6110a02023-04-11T07:03:29ZindPusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi NegaraJurnal Wacana Kinerja1411-49172620-90632020-03-0152515410.31845/jwk.v5i2.561466Menyoal Revisi UU Pemerintahan DaerahDayat HidayatPerdebatan yang panjang dan tidak jelas ujungnya tentang perlu atau tidaknya revisi UU Nomor 22 tahun 1999, dari kaca mata administrasi negara dapat dianggap sebagai kemunduran. Meskipun pihak-pihak yang berbeda pendapat memiliki dasar pemikiran dan kasus yang memadai, namun kompromi diantara keduanya jelas merupakan jalan yang lebih produktif. Tulisan ini mencoba mengkaji probabilitas revisi dari sisi untung dan ruginya. Namun yang pasti penulis menolak revisi yang menyangkut semangat, paradugma dan nilai dasar dari kebijakan desentralisasi; sementara isi aturan yang tercermin dalam pasal-pasal atau ayat-ayat dapat ditolerir untuk dirubah sepanjang didukung oleh kebutuhan empirik tentang hal tersebut.http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/561
spellingShingle Dayat Hidayat
Menyoal Revisi UU Pemerintahan Daerah
Jurnal Wacana Kinerja
title Menyoal Revisi UU Pemerintahan Daerah
title_full Menyoal Revisi UU Pemerintahan Daerah
title_fullStr Menyoal Revisi UU Pemerintahan Daerah
title_full_unstemmed Menyoal Revisi UU Pemerintahan Daerah
title_short Menyoal Revisi UU Pemerintahan Daerah
title_sort menyoal revisi uu pemerintahan daerah
url http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/561
work_keys_str_mv AT dayathidayat menyoalrevisiuupemerintahandaerah