Evaluasi Kebijakan Publik Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Cirebon
Sebagai bagian inti dari sistem ekonomi kerakyatan, sampai saat ini sistem pertanian dan pangan nasional belum mampu memecahkan masalah-masalah pertanian. Kebijakan pupuk bersubsidi menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikkan harga pupuk. Akibatnya daerah-daerah seperti Cirebon yang merupakan da...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara
2020-03-01
|
| Series: | Jurnal Wacana Kinerja |
| Online Access: | http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/431 |
| Summary: | Sebagai bagian inti dari sistem ekonomi kerakyatan, sampai saat ini sistem pertanian dan pangan nasional belum mampu memecahkan masalah-masalah pertanian. Kebijakan pupuk bersubsidi menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikkan harga pupuk. Akibatnya daerah-daerah seperti Cirebon yang merupakan daerah penghasil beras dan penghasil beberapa komoditas unggulan tanaman pangan dan holtikultura di Jawa Barat, belum dapat berproduksi secara optimal. Karena begitu kompleks, masalah perpupukan nasional tidak bisa diselesaikan secara parsial, namun harus dipertimbangkan secara menyeluruh baik aspek politik, ekosistem, ekonomi, sosial, budaya dan kelembagaan. Adapun pokok kelemahan yang terjadi dari pola pemberian subsidi kepada industri pupuk yaitu sebagai berikut: 1) kelangkaan pupuk terjadi karena otoritas yang diberikan kepada Menperindag saat ini pincang, 2) kebijakan subsidi gas yang diberikan kepada pabrik dan jalur distribusi, 3) subsidi gas tidak langsung dibayar pemerintah (Departemen Keuangan), 4) perbedaan antara harga pupuk domestik dan internasional yang cukup tinggi. |
|---|---|
| ISSN: | 1411-4917 2620-9063 |