Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya

Masalah utama dalam penelitian ini adalah partrisipasi pemilih pada pemilhan kepada daerah di kabupatyen Tasikmalaya menurun. Hal ini dimungkinkan karena ketiadaan calon yang memiliki potensi kekuatan yang besar untuk menyaingi calon tunggal tersebut, adanya kekosongan hukum (Rechtvacum) dengan lema...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Engkus Engkus, Nanang Suparman, Fadjar Trisakti, Firda Lestari
Format: Article
Language:English
Published: Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019-07-01
Series:Politicon
Subjects:
Online Access:https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/5363
_version_ 1818937186881372160
author Engkus Engkus
Nanang Suparman
Fadjar Trisakti
Firda Lestari
author_facet Engkus Engkus
Nanang Suparman
Fadjar Trisakti
Firda Lestari
author_sort Engkus Engkus
collection DOAJ
description Masalah utama dalam penelitian ini adalah partrisipasi pemilih pada pemilhan kepada daerah di kabupatyen Tasikmalaya menurun. Hal ini dimungkinkan karena ketiadaan calon yang memiliki potensi kekuatan yang besar untuk menyaingi calon tunggal tersebut, adanya kekosongan hukum (Rechtvacum) dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang diikuti oleh calon tunggal yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada, partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah di daerah tertentu tidak dapat terlaksana dan ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Asosiatif. Hasil perhitungan yang diperoleh terhitung dimensi ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan Kebijakan Penetapan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan demikian disimpulkan bahwa masih belum optimalnya beberapa indikator dari dimensi implementasi kebijakan seperti karakter agen pelaksana penyelenggara yang secara langsung mempengaruhi partisipasi masyarakat partisipasi, lalu dalam komunikasi dan cara pelaksana memberikan sikap dalam menerima hasil dari penyelenggaraan yang belum sesuai dengan apa yang masyarakat rasakan.
first_indexed 2024-12-20T05:47:58Z
format Article
id doaj.art-7ee34ac6bd0b41a8a9081cc69cdbe9ca
institution Directory Open Access Journal
issn 2685-6670
language English
last_indexed 2024-12-20T05:47:58Z
publishDate 2019-07-01
publisher Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung
record_format Article
series Politicon
spelling doaj.art-7ee34ac6bd0b41a8a9081cc69cdbe9ca2022-12-21T19:51:15ZengJurusan Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati BandungPoliticon2685-66702019-07-011112310.15575/politicon.v1i1.53632734Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten TasikmalayaEngkus Engkus0Nanang Suparman1Fadjar Trisakti2Firda Lestari3FISIP UIN Sunan Gunung DjatiFISIP UIN Sunan Gunung DjatiFISIP UIN Sunan Gunung DjatiUIN Sunan Gunung DjatiMasalah utama dalam penelitian ini adalah partrisipasi pemilih pada pemilhan kepada daerah di kabupatyen Tasikmalaya menurun. Hal ini dimungkinkan karena ketiadaan calon yang memiliki potensi kekuatan yang besar untuk menyaingi calon tunggal tersebut, adanya kekosongan hukum (Rechtvacum) dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang diikuti oleh calon tunggal yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada, partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah di daerah tertentu tidak dapat terlaksana dan ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Asosiatif. Hasil perhitungan yang diperoleh terhitung dimensi ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan Kebijakan Penetapan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan demikian disimpulkan bahwa masih belum optimalnya beberapa indikator dari dimensi implementasi kebijakan seperti karakter agen pelaksana penyelenggara yang secara langsung mempengaruhi partisipasi masyarakat partisipasi, lalu dalam komunikasi dan cara pelaksana memberikan sikap dalam menerima hasil dari penyelenggaraan yang belum sesuai dengan apa yang masyarakat rasakan.https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/5363kebijakan mahkamah konstitusi, calon tunggal, partisipasi masyarakat
spellingShingle Engkus Engkus
Nanang Suparman
Fadjar Trisakti
Firda Lestari
Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya
Politicon
kebijakan mahkamah konstitusi, calon tunggal, partisipasi masyarakat
title Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya
title_full Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya
title_fullStr Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya
title_full_unstemmed Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya
title_short Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya
title_sort implikasi kebijakan penetapan calon tunggal pada pemilihan umum kepala daerah terhadap partisipasi pemilih di kabupaten tasikmalaya
topic kebijakan mahkamah konstitusi, calon tunggal, partisipasi masyarakat
url https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/5363
work_keys_str_mv AT engkusengkus implikasikebijakanpenetapancalontunggalpadapemilihanumumkepaladaerahterhadappartisipasipemilihdikabupatentasikmalaya
AT nanangsuparman implikasikebijakanpenetapancalontunggalpadapemilihanumumkepaladaerahterhadappartisipasipemilihdikabupatentasikmalaya
AT fadjartrisakti implikasikebijakanpenetapancalontunggalpadapemilihanumumkepaladaerahterhadappartisipasipemilihdikabupatentasikmalaya
AT firdalestari implikasikebijakanpenetapancalontunggalpadapemilihanumumkepaladaerahterhadappartisipasipemilihdikabupatentasikmalaya