KEGAGALAN PEMERINTAH DAN SIKAP PENGADILAN ATAS PENERAPAN ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
Abstract This paper aims to examine the failure of applying the principle of equal treatment in public procurement through a review of court decisions. Failure to apply the principle of equality of treatment will be followed by uncompetitive competition between providers resulting, resulting in...
| Main Authors: | , , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Gadjah Mada
2023-06-01
|
| Series: | Mimbar Hukum |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/4747 |
| _version_ | 1797793946048397312 |
|---|---|
| author | Zakky Ustmani Ahmad Habibie Rachman Adhek Inarania Salsabila Arbi Mahmuda Harahap Rifqi Fahmil A'la |
| author_facet | Zakky Ustmani Ahmad Habibie Rachman Adhek Inarania Salsabila Arbi Mahmuda Harahap Rifqi Fahmil A'la |
| author_sort | Zakky Ustmani |
| collection | DOAJ |
| description |
Abstract
This paper aims to examine the failure of applying the principle of equal treatment in public procurement through a review of court decisions. Failure to apply the principle of equality of treatment will be followed by uncompetitive competition between providers resulting, resulting in poor results, and resulting inefficiency in the use of the state finances, the funds disbursed for public procurement should be able to contribute to the economy, development, government needs, and improving the quality of public services. Public officials as procurement committees have an important role in keeping competition competitive and preventing collusion between providers, so the failure to apply the principle of equal treatment indicates the need to strengthen supervision, structural reform, and regulatory reform, besides that the judiciary also has an important role at the public procurement by government with a special position in the divide of power, the court can contribute to improving the procurement through a decision to fill the legal space void from other branches of power.
Abstrak
Tulisan ini bertujuan mengkaji kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui kajian terhadap putusan lembaga yudikatif. Kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama akan diikuti dengan tidak kompetitifnya persaingan para peserta tender sehingga mengakibatkan pada hasil yang buruk dan berakibat pada inefisiensi penggunaan anggaran negara, dana yang digelontorkan untuk pengadaan barang/jasa seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi, pembangunan, kebutuhan pemerintah, dan peningkatan kualitas layanan publik. Pejabat publik sebagai panitia pengadaan memiliki peran penting untuk menjaga persaingan tetap kompetitif dan mencegah persekongkolan tender yang berakibat pada buruknya hasil pengadaan, sehingga kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, reformasi struktural, dan reformasi regulasi. Peran penting juga dimiliki lembaga yudikatif yang mana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, lembaga yudikatif dapat memberikan kontribusi pembenahan pengadaan barang/jasa melalui putusan yang ditetapkan untuk mengisi kekosongan hukum dari cabang kekuasaan lainnya. yudikatif. Kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama akan diikuti dengan tidak kompetitifnya persaingan para peserta tender sehingga mengakibatkan pada hasil yang buruk dan berakibat pada inefisiensi penggunaan anggaran negara, dana yang digelontorkan untuk pengadaan barang/jasa seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi, pembangunan, kebutuhan pemerintah, dan peningkatan kualitas layanan publik. Pejabat publik sebagai panitia pengadaan memiliki peran penting untuk menjaga persaingan tetap kompetitif dan mencegah persekongkolan tender yang berakibat pada buruknya hasil pengadaan, sehingga kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, reformasi struktural, dan reformasi regulasi. Peran penting juga dimiliki lembaga yudikatif yang mana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, lembaga yudikatif dapat memberikan kontribusi pembenahan pengadaan barang/ jasa melalui putusan yang ditetapkan untuk mengisi kekosongan hukum dari cabang kekuasaan lainnya.
|
| first_indexed | 2024-03-13T02:55:38Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-83cd8bcbbd1a4c198b882d3ee305d277 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 0852-100X 2443-0994 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-03-13T02:55:38Z |
| publishDate | 2023-06-01 |
| publisher | Universitas Gadjah Mada |
| record_format | Article |
| series | Mimbar Hukum |
| spelling | doaj.art-83cd8bcbbd1a4c198b882d3ee305d2772023-06-28T06:12:24ZengUniversitas Gadjah MadaMimbar Hukum0852-100X2443-09942023-06-0135110.22146/mh.v35i1.4747KEGAGALAN PEMERINTAH DAN SIKAP PENGADILAN ATAS PENERAPAN ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PENGADAAN BARANG/JASAZakky Ustmani0Ahmad Habibie Rachman1Adhek Inarania Salsabila2Arbi Mahmuda Harahap3Rifqi Fahmil A'la4Universitas Gadjah MadaUniversitas Gadjah MadaUniversitas Gadjah MadaUniversitas Gadjah MadaUniversitas Gadjah Mada Abstract This paper aims to examine the failure of applying the principle of equal treatment in public procurement through a review of court decisions. Failure to apply the principle of equality of treatment will be followed by uncompetitive competition between providers resulting, resulting in poor results, and resulting inefficiency in the use of the state finances, the funds disbursed for public procurement should be able to contribute to the economy, development, government needs, and improving the quality of public services. Public officials as procurement committees have an important role in keeping competition competitive and preventing collusion between providers, so the failure to apply the principle of equal treatment indicates the need to strengthen supervision, structural reform, and regulatory reform, besides that the judiciary also has an important role at the public procurement by government with a special position in the divide of power, the court can contribute to improving the procurement through a decision to fill the legal space void from other branches of power. Abstrak Tulisan ini bertujuan mengkaji kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui kajian terhadap putusan lembaga yudikatif. Kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama akan diikuti dengan tidak kompetitifnya persaingan para peserta tender sehingga mengakibatkan pada hasil yang buruk dan berakibat pada inefisiensi penggunaan anggaran negara, dana yang digelontorkan untuk pengadaan barang/jasa seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi, pembangunan, kebutuhan pemerintah, dan peningkatan kualitas layanan publik. Pejabat publik sebagai panitia pengadaan memiliki peran penting untuk menjaga persaingan tetap kompetitif dan mencegah persekongkolan tender yang berakibat pada buruknya hasil pengadaan, sehingga kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, reformasi struktural, dan reformasi regulasi. Peran penting juga dimiliki lembaga yudikatif yang mana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, lembaga yudikatif dapat memberikan kontribusi pembenahan pengadaan barang/jasa melalui putusan yang ditetapkan untuk mengisi kekosongan hukum dari cabang kekuasaan lainnya. yudikatif. Kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama akan diikuti dengan tidak kompetitifnya persaingan para peserta tender sehingga mengakibatkan pada hasil yang buruk dan berakibat pada inefisiensi penggunaan anggaran negara, dana yang digelontorkan untuk pengadaan barang/jasa seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi, pembangunan, kebutuhan pemerintah, dan peningkatan kualitas layanan publik. Pejabat publik sebagai panitia pengadaan memiliki peran penting untuk menjaga persaingan tetap kompetitif dan mencegah persekongkolan tender yang berakibat pada buruknya hasil pengadaan, sehingga kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, reformasi struktural, dan reformasi regulasi. Peran penting juga dimiliki lembaga yudikatif yang mana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, lembaga yudikatif dapat memberikan kontribusi pembenahan pengadaan barang/ jasa melalui putusan yang ditetapkan untuk mengisi kekosongan hukum dari cabang kekuasaan lainnya. https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/4747Principle of Equality TreatmentFailure GovernmentPublic ProcurementJudiciaryAsas Perlakuan yang SamaKegagalan Pemerintah |
| spellingShingle | Zakky Ustmani Ahmad Habibie Rachman Adhek Inarania Salsabila Arbi Mahmuda Harahap Rifqi Fahmil A'la KEGAGALAN PEMERINTAH DAN SIKAP PENGADILAN ATAS PENERAPAN ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Mimbar Hukum Principle of Equality Treatment Failure Government Public Procurement Judiciary Asas Perlakuan yang Sama Kegagalan Pemerintah |
| title | KEGAGALAN PEMERINTAH DAN SIKAP PENGADILAN ATAS PENERAPAN ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA |
| title_full | KEGAGALAN PEMERINTAH DAN SIKAP PENGADILAN ATAS PENERAPAN ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA |
| title_fullStr | KEGAGALAN PEMERINTAH DAN SIKAP PENGADILAN ATAS PENERAPAN ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA |
| title_full_unstemmed | KEGAGALAN PEMERINTAH DAN SIKAP PENGADILAN ATAS PENERAPAN ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA |
| title_short | KEGAGALAN PEMERINTAH DAN SIKAP PENGADILAN ATAS PENERAPAN ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA |
| title_sort | kegagalan pemerintah dan sikap pengadilan atas penerapan asas perlakuan yang sama dalam pengadaan barang jasa |
| topic | Principle of Equality Treatment Failure Government Public Procurement Judiciary Asas Perlakuan yang Sama Kegagalan Pemerintah |
| url | https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/4747 |
| work_keys_str_mv | AT zakkyustmani kegagalanpemerintahdansikappengadilanataspenerapanasasperlakuanyangsamadalampengadaanbarangjasa AT ahmadhabibierachman kegagalanpemerintahdansikappengadilanataspenerapanasasperlakuanyangsamadalampengadaanbarangjasa AT adhekinaraniasalsabila kegagalanpemerintahdansikappengadilanataspenerapanasasperlakuanyangsamadalampengadaanbarangjasa AT arbimahmudaharahap kegagalanpemerintahdansikappengadilanataspenerapanasasperlakuanyangsamadalampengadaanbarangjasa AT rifqifahmilala kegagalanpemerintahdansikappengadilanataspenerapanasasperlakuanyangsamadalampengadaanbarangjasa |