Implementasi Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
<p>Supervision is should be the central government to the Hulu Sungai Selatan associated with the implementation of government and especially to local regulations. The authority is possession the central government through the competent authorities to supervise the authorities of the Hulu Sung...
Main Author: | Lies Ariany |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
University of Lampung
2014-03-01
|
Series: | Fiat Justisia |
Online Access: | http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/356 |
Similar Items
-
Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah
by: Eriko Fahri Ginting, et al.
Published: (2020-11-01) -
PERATURAN DAERAH, ANTARA KEPENTINGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
by: Supriyadi Supriyadi
Published: (2016-06-01) -
Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah
by: , ABAS, M, et al.
Published: (2001) -
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH
by: Husin Ilyas
Published: (2015-12-01) -
Implementasi kebijakan kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan Propinsi terhadap aset-aset budaya di daerah :: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
by: , ISHAQ, M. Daud, et al.
Published: (2004)