Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia

Abstract: Discussion of agrarian reform is interesting especially on its factual implementation that is fully dynamics and not just a promise to redistribute nine million hectares of land. The existing concept needs to be reevaluated and re-discussed. Reorganizing inequality of land redistribution...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Arditya Wicaksono, Yudha Purbawa
Format: Article
Language:English
Published: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta 2018-08-01
Series:BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Subjects:
Online Access:http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/214
_version_ 1811288863503548416
author Arditya Wicaksono
Yudha Purbawa
author_facet Arditya Wicaksono
Yudha Purbawa
author_sort Arditya Wicaksono
collection DOAJ
description Abstract: Discussion of agrarian reform is interesting especially on its factual implementation that is fully dynamics and not just a promise to redistribute nine million hectares of land. The existing concept needs to be reevaluated and re-discussed. Reorganizing inequality of land redistribution requires compatible and comprehensive rules. This paper uses a case study approach, giving an overview of the challenges to be addressed in order to implement agrarian reform properly. Cross-ministries coordination is inevitable, since in real practice access reform cannot be implemented linearly but requires holistic and systematic integrations with other ministries. Intisari: Diskusi reforma agraria memang menarik terlebih implementasi faktualnya yang penuh dinamika tidak sekedar janji untuk meredistribusi sembilan juta hektar. Konsep yang ada perlu diperdebatkan kembali. Menata ulang ketimpangan dalam redistribusi tanah butuh aturan yang kompatibel dan komprehensif. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memberikan gambaran kendala dan tantangan yang harus diurai agar hutang negara dalam reforma agraria menjadi sebuah kebijakan yang terimplementasi secara tepat. Sinergi dengan lintas kementerian mutlak diperlukan sebab secara nyata akses reform tidak bisa bergerak secara linier tetapi memerlukan integrasi yang holistik dan sistematis dengan kementerian lain.
first_indexed 2024-04-13T03:44:46Z
format Article
id doaj.art-8d9a259c6c0849cbb373096d56aea5a4
institution Directory Open Access Journal
issn 2442-6954
2580-2151
language English
last_indexed 2024-04-13T03:44:46Z
publishDate 2018-08-01
publisher Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
record_format Article
series BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
spelling doaj.art-8d9a259c6c0849cbb373096d56aea5a42022-12-22T03:04:03ZengSekolah Tinggi Pertanahan Nasional YogyakartaBHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan2442-69542580-21512018-08-014110.31292/jb.v4i1.214158Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah IndonesiaArditya WicaksonoYudha Purbawa Abstract: Discussion of agrarian reform is interesting especially on its factual implementation that is fully dynamics and not just a promise to redistribute nine million hectares of land. The existing concept needs to be reevaluated and re-discussed. Reorganizing inequality of land redistribution requires compatible and comprehensive rules. This paper uses a case study approach, giving an overview of the challenges to be addressed in order to implement agrarian reform properly. Cross-ministries coordination is inevitable, since in real practice access reform cannot be implemented linearly but requires holistic and systematic integrations with other ministries. Intisari: Diskusi reforma agraria memang menarik terlebih implementasi faktualnya yang penuh dinamika tidak sekedar janji untuk meredistribusi sembilan juta hektar. Konsep yang ada perlu diperdebatkan kembali. Menata ulang ketimpangan dalam redistribusi tanah butuh aturan yang kompatibel dan komprehensif. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memberikan gambaran kendala dan tantangan yang harus diurai agar hutang negara dalam reforma agraria menjadi sebuah kebijakan yang terimplementasi secara tepat. Sinergi dengan lintas kementerian mutlak diperlukan sebab secara nyata akses reform tidak bisa bergerak secara linier tetapi memerlukan integrasi yang holistik dan sistematis dengan kementerian lain. http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/214Reforma Agraria dan implementasi kebijakan.
spellingShingle Arditya Wicaksono
Yudha Purbawa
Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Reforma Agraria dan implementasi kebijakan.
title Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia
title_full Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia
title_fullStr Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia
title_full_unstemmed Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia
title_short Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia
title_sort hutang negara dalam reforma agraria studi implementasi mandat 9 juta hektar tanah indonesia
topic Reforma Agraria dan implementasi kebijakan.
url http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/214
work_keys_str_mv AT ardityawicaksono hutangnegaradalamreformaagrariastudiimplementasimandat9jutahektartanahindonesia
AT yudhapurbawa hutangnegaradalamreformaagrariastudiimplementasimandat9jutahektartanahindonesia