Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia: Pemikiran Konseptual

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya sistem desentralisasi pengeloaan sumber daya hutan termasuk pengeloaan hutan konservasi. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional, pemerintah mengeluarkan PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan K...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Edi H.S Sulistyo, Sambas Basuni, Arif Satria, Aceng Hidayat
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change 2015-05-01
Series:Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Subjects:
Online Access:http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/668
_version_ 1817994825374367744
author Edi H.S Sulistyo
Sambas Basuni
Arif Satria
Aceng Hidayat
author_facet Edi H.S Sulistyo
Sambas Basuni
Arif Satria
Aceng Hidayat
author_sort Edi H.S Sulistyo
collection DOAJ
description Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya sistem desentralisasi pengeloaan sumber daya hutan termasuk pengeloaan hutan konservasi. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional, pemerintah mengeluarkan PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Dalam PP ini di antaranya diatur tentang pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya Taman Nasional (TN). Kajian ini bertujuan untuk : 1) analisis desentralisasi pengelolaan TN dengan mencermati dimensi hak kepemilikan yang diberikan kepada masyarakat setempat yang diatur dalam PP No. 28 tahun 2011; 2) porsi kekuasaan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada masyarakat setempat dan 3)mengetahui desentralisasi pemanfaatan sumber daya kawasan konservasi di India dan Nepal yang berguna bagi langkah-langkah Indonesia ke depan. Pemanfaatan tradisional di zona tradisional disebut sebagai bentuk desentralisasi, sedangkan tingkatan hak yang dapat diberikan kepada masyarakat setempat di zona tradisional adalah proprietors. Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan desentralisasi di India dan Nepal adalah bahwa pemberian hak yang terbatas yaitu access dan withdrawal saja tidak dapat memperbaiki kondisi sumber daya dan juga tidak dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan masyarakat setempat.
first_indexed 2024-04-14T01:57:17Z
format Article
id doaj.art-9081baa6700445b79800859ce97ed8f0
institution Directory Open Access Journal
issn 0216-0897
2502-6267
language Indonesian
last_indexed 2024-04-14T01:57:17Z
publishDate 2015-05-01
publisher Centre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate Change
record_format Article
series Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
spelling doaj.art-9081baa6700445b79800859ce97ed8f02022-12-22T02:18:59ZindCentre for Social Research and Development, Economics, Policy and Climate ChangeJurnal Analisis Kebijakan Kehutanan0216-08972502-62672015-05-0111322523710.20886/jakk.2014.11.3.225-237645Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia: Pemikiran KonseptualEdi H.S Sulistyo0Sambas Basuni1Arif Satria2Aceng Hidayat3Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian BogorDepartemen Konservasi Sumberdaya dan Ekowisata, Institut Pertanian BogorFakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian BogorDepartemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, Institut Pertanian BogorPemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya sistem desentralisasi pengeloaan sumber daya hutan termasuk pengeloaan hutan konservasi. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional, pemerintah mengeluarkan PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Dalam PP ini di antaranya diatur tentang pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya Taman Nasional (TN). Kajian ini bertujuan untuk : 1) analisis desentralisasi pengelolaan TN dengan mencermati dimensi hak kepemilikan yang diberikan kepada masyarakat setempat yang diatur dalam PP No. 28 tahun 2011; 2) porsi kekuasaan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada masyarakat setempat dan 3)mengetahui desentralisasi pemanfaatan sumber daya kawasan konservasi di India dan Nepal yang berguna bagi langkah-langkah Indonesia ke depan. Pemanfaatan tradisional di zona tradisional disebut sebagai bentuk desentralisasi, sedangkan tingkatan hak yang dapat diberikan kepada masyarakat setempat di zona tradisional adalah proprietors. Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan desentralisasi di India dan Nepal adalah bahwa pemberian hak yang terbatas yaitu access dan withdrawal saja tidak dapat memperbaiki kondisi sumber daya dan juga tidak dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan masyarakat setempat.http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/668Desentralisasi, taman nasional, pemanfaatan tradisional, masyarakat setempat, hak kepemilikan
spellingShingle Edi H.S Sulistyo
Sambas Basuni
Arif Satria
Aceng Hidayat
Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia: Pemikiran Konseptual
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Desentralisasi, taman nasional, pemanfaatan tradisional, masyarakat setempat, hak kepemilikan
title Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia: Pemikiran Konseptual
title_full Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia: Pemikiran Konseptual
title_fullStr Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia: Pemikiran Konseptual
title_full_unstemmed Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia: Pemikiran Konseptual
title_short Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia: Pemikiran Konseptual
title_sort zona tradisional wujud desentralisasi pengelolaan taman nasional di indonesia pemikiran konseptual
topic Desentralisasi, taman nasional, pemanfaatan tradisional, masyarakat setempat, hak kepemilikan
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/668
work_keys_str_mv AT edihssulistyo zonatradisionalwujuddesentralisasipengelolaantamannasionaldiindonesiapemikirankonseptual
AT sambasbasuni zonatradisionalwujuddesentralisasipengelolaantamannasionaldiindonesiapemikirankonseptual
AT arifsatria zonatradisionalwujuddesentralisasipengelolaantamannasionaldiindonesiapemikirankonseptual
AT acenghidayat zonatradisionalwujuddesentralisasipengelolaantamannasionaldiindonesiapemikirankonseptual