Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP
Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengancam kemerdekaan masyarakat dalam menya...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2020-04-01
|
| Series: | Jurnal HAM |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/976 |
| _version_ | 1827280178994216960 |
|---|---|
| author | Marwandianto Marwandianto Hilmi Ardani Nasution |
| author_facet | Marwandianto Marwandianto Hilmi Ardani Nasution |
| author_sort | Marwandianto Marwandianto |
| collection | DOAJ |
| description | Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengancam kemerdekaan masyarakat dalam menyatakan pendapatnya. Tulisan ini bertujuan menelusuri hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor hukum nasional, terutama Pasal 310 dan 311 KUHP, dengan begitu ditemukan formulasi yang tepat mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan juga melaksanakan pengumpulan data lapangan dari para penegak hukum, akademisi untuk mengetahui penerapan hukuman terkait Pasal 310 dan 311 KUHP. Penelitian ini mendapatkan formulasi yang tepat mengenai penerapan hukuman berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu penerapan tetap harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Prinsip Siracusa mengizinkan pembatasan terhadap hak-hak yang bersifat derograble, dan kebebasan berpendapat dan berekspresi memang hak yang dapat dibatasi. Namun, penerapan selain dengan cara pemidanaan perlu didorong oleh para penegak hukum untuk mencegah terganggunya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. |
| first_indexed | 2024-04-09T14:56:32Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-9141c9f096a04ab6bb48cafa2bcbf7c5 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 1693-8704 2579-8553 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-24T08:32:31Z |
| publishDate | 2020-04-01 |
| publisher | Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| record_format | Article |
| series | Jurnal HAM |
| spelling | doaj.art-9141c9f096a04ab6bb48cafa2bcbf7c52024-04-16T19:04:11ZengBadan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi ManusiaJurnal HAM1693-87042579-85532020-04-0111112510.30641/ham.2020.11.1-25317Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHPMarwandianto Marwandianto0Hilmi Ardani Nasution1Pusat Litbang Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RIPusat Litbang Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RIKebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengancam kemerdekaan masyarakat dalam menyatakan pendapatnya. Tulisan ini bertujuan menelusuri hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor hukum nasional, terutama Pasal 310 dan 311 KUHP, dengan begitu ditemukan formulasi yang tepat mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan juga melaksanakan pengumpulan data lapangan dari para penegak hukum, akademisi untuk mengetahui penerapan hukuman terkait Pasal 310 dan 311 KUHP. Penelitian ini mendapatkan formulasi yang tepat mengenai penerapan hukuman berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu penerapan tetap harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Prinsip Siracusa mengizinkan pembatasan terhadap hak-hak yang bersifat derograble, dan kebebasan berpendapat dan berekspresi memang hak yang dapat dibatasi. Namun, penerapan selain dengan cara pemidanaan perlu didorong oleh para penegak hukum untuk mencegah terganggunya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/976kebebasan berpendapatkebebasan berekspresihak dasar |
| spellingShingle | Marwandianto Marwandianto Hilmi Ardani Nasution Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP Jurnal HAM kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi hak dasar |
| title | Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP |
| title_full | Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP |
| title_fullStr | Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP |
| title_full_unstemmed | Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP |
| title_short | Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP |
| title_sort | hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 kuhp |
| topic | kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi hak dasar |
| url | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/976 |
| work_keys_str_mv | AT marwandiantomarwandianto hakataskebebasanberpendapatdanberekspresidalamkoridorpenerapanpasal310dan311kuhp AT hilmiardaninasution hakataskebebasanberpendapatdanberekspresidalamkoridorpenerapanpasal310dan311kuhp |