Analisis Sistem Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan pinjaman uang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian di Desa Kolowa Kecamatan Gu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Kolowa,...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2022-03-01
|
| Series: | Jati |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/13503 |
| _version_ | 1818522607084896256 |
|---|---|
| author | Endang Tri Pratiwi La Ode Dedi Abdullah Siti Nurhaliza Ivon Septya Ramadani |
| author_facet | Endang Tri Pratiwi La Ode Dedi Abdullah Siti Nurhaliza Ivon Septya Ramadani |
| author_sort | Endang Tri Pratiwi |
| collection | DOAJ |
| description | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan pinjaman uang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian di Desa Kolowa Kecamatan Gu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Kolowa, Pengurus BUMDes Desa Kolowa (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan pengguna jasa BUMDes. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan berdasarkan langkah-langkah analisis dalam hasil penelitian Miles dan Huberman, yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan pinjaman uang dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dan analisis 5C. Pengelolaan pinjaman uang mengikuti serangkaian prosedur yang sederhana, artinya pinjaman hanya dicatat pada buku pinjaman dan tidak disertai bukti tertulis antara kedua pihak yang melakukan perjanjian pinjaman. Selain itu, persetujuan pinjaman hanya dilakukan antara Ketua BUMDes dan peminjam. Kondisi ini tidak bertentangan dengan hukum perjanjian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni adanya agreement antara dua belah pihak yang saling bersepakat. |
| first_indexed | 2024-12-11T05:35:31Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-914991ebe1d449738aec1d701939392a |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2615-157X 2615-0689 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-12-11T05:35:31Z |
| publishDate | 2022-03-01 |
| publisher | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
| record_format | Article |
| series | Jati |
| spelling | doaj.art-914991ebe1d449738aec1d701939392a2022-12-22T01:19:18ZengUniversitas Muhammadiyah YogyakartaJati2615-157X2615-06892022-03-0151385010.18196/jati.v5i1.135035717Analisis Sistem Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Perspektif Hukum PerjanjianEndang Tri Pratiwi0La Ode Dedi Abdullah1Siti Nurhaliza2Ivon Septya Ramadani3Universitas Muhammadiyah ButonUniversitas Muhammadiyah ButonUniversitas Muhammadiyah ButonUniversitas Muhammadiyah ButonTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan pinjaman uang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian di Desa Kolowa Kecamatan Gu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Kolowa, Pengurus BUMDes Desa Kolowa (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan pengguna jasa BUMDes. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan berdasarkan langkah-langkah analisis dalam hasil penelitian Miles dan Huberman, yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan pinjaman uang dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dan analisis 5C. Pengelolaan pinjaman uang mengikuti serangkaian prosedur yang sederhana, artinya pinjaman hanya dicatat pada buku pinjaman dan tidak disertai bukti tertulis antara kedua pihak yang melakukan perjanjian pinjaman. Selain itu, persetujuan pinjaman hanya dilakukan antara Ketua BUMDes dan peminjam. Kondisi ini tidak bertentangan dengan hukum perjanjian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni adanya agreement antara dua belah pihak yang saling bersepakat.https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/13503pengelolaan pinjamanhukum perjanjianbumdes |
| spellingShingle | Endang Tri Pratiwi La Ode Dedi Abdullah Siti Nurhaliza Ivon Septya Ramadani Analisis Sistem Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian Jati pengelolaan pinjaman hukum perjanjian bumdes |
| title | Analisis Sistem Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian |
| title_full | Analisis Sistem Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian |
| title_fullStr | Analisis Sistem Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian |
| title_full_unstemmed | Analisis Sistem Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian |
| title_short | Analisis Sistem Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian |
| title_sort | analisis sistem pengelolaan pinjaman pada badan usaha milik desa bumdes berdasarkan perspektif hukum perjanjian |
| topic | pengelolaan pinjaman hukum perjanjian bumdes |
| url | https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/13503 |
| work_keys_str_mv | AT endangtripratiwi analisissistempengelolaanpinjamanpadabadanusahamilikdesabumdesberdasarkanperspektifhukumperjanjian AT laodedediabdullah analisissistempengelolaanpinjamanpadabadanusahamilikdesabumdesberdasarkanperspektifhukumperjanjian AT sitinurhaliza analisissistempengelolaanpinjamanpadabadanusahamilikdesabumdesberdasarkanperspektifhukumperjanjian AT ivonseptyaramadani analisissistempengelolaanpinjamanpadabadanusahamilikdesabumdesberdasarkanperspektifhukumperjanjian |