Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku
Fungsi Bawaslu Provinsi, Kota Kabupaten/Kota diperluas dengan Undang-Undang tentang pemilu, Bawaslu dapat melaksanakan Mediasi, dan Proses Adjudikasi, namun dibatasi dengan waktu yang sangat singkat, sementara rentan kendali yang luas, dengan 92 % wilayah laut dan 8 % wilayah darat. Tujuan penulisan...
Main Author: | Tarsisius Sarkol |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
Criminal Law Department, Faculty of Law, Pattimura University
2020-08-01
|
Series: | Jurnal Belo |
Subjects: | |
Online Access: | https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2339 |
Similar Items
-
Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif
by: Agam Primadi, et al.
Published: (2019-07-01) -
KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
by: Hajairin Hajairin, et al.
Published: (2022-05-01) -
Menyoroti Kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris di Gorontalo Utara
by: Sri Indriyanti Mahmud, et al.
Published: (2021-11-01) -
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien
by: Amalia Diamantina
Published: (2010-01-01) -
Karakteristik Pengawasan terhadap Penyidik Militer dalam Proses Peradilan Pidana Militer
by: Agus Setiyawan Dwi Arianto
Published: (2020-10-01)