Dialog Sebagai Suatu Cara Awal Penggunaan Teory Complexity Dalam Reformasi Pemerintah Kota/KAbbupaten

Dua Undang-Undang (UU) baru tentang otonomi daerah yaitu UU No.22 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 1999 tentang pengembangan keuangan pusat dan daerah dipastikan akan melahirkan perubahan yang cukup drastis pada organisasi-organisasi di daerah baik organisasi pemerintah maupun swasta mengala...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Endang Wirjatmi Tri Lestari
Format: Article
Language:Indonesian
Published: Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara 2020-03-01
Series:Jurnal Wacana Kinerja
Online Access:http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/571
_version_ 1797849049733267456
author Endang Wirjatmi Tri Lestari
author_facet Endang Wirjatmi Tri Lestari
author_sort Endang Wirjatmi Tri Lestari
collection DOAJ
description Dua Undang-Undang (UU) baru tentang otonomi daerah yaitu UU No.22 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 1999 tentang pengembangan keuangan pusat dan daerah dipastikan akan melahirkan perubahan yang cukup drastis pada organisasi-organisasi di daerah baik organisasi pemerintah maupun swasta mengalami suatu suasana chaos yang membutuhkan pemikiran secara sistem.
first_indexed 2024-04-09T18:37:37Z
format Article
id doaj.art-924fd23c20e345e19f710de06ae7835e
institution Directory Open Access Journal
issn 1411-4917
2620-9063
language Indonesian
last_indexed 2024-04-09T18:37:37Z
publishDate 2020-03-01
publisher Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara
record_format Article
series Jurnal Wacana Kinerja
spelling doaj.art-924fd23c20e345e19f710de06ae7835e2023-04-11T07:03:29ZindPusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi NegaraJurnal Wacana Kinerja1411-49172620-90632020-03-0144152410.31845/jwk.v4i4.571476Dialog Sebagai Suatu Cara Awal Penggunaan Teory Complexity Dalam Reformasi Pemerintah Kota/KAbbupatenEndang Wirjatmi Tri LestariDua Undang-Undang (UU) baru tentang otonomi daerah yaitu UU No.22 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 1999 tentang pengembangan keuangan pusat dan daerah dipastikan akan melahirkan perubahan yang cukup drastis pada organisasi-organisasi di daerah baik organisasi pemerintah maupun swasta mengalami suatu suasana chaos yang membutuhkan pemikiran secara sistem.http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/571
spellingShingle Endang Wirjatmi Tri Lestari
Dialog Sebagai Suatu Cara Awal Penggunaan Teory Complexity Dalam Reformasi Pemerintah Kota/KAbbupaten
Jurnal Wacana Kinerja
title Dialog Sebagai Suatu Cara Awal Penggunaan Teory Complexity Dalam Reformasi Pemerintah Kota/KAbbupaten
title_full Dialog Sebagai Suatu Cara Awal Penggunaan Teory Complexity Dalam Reformasi Pemerintah Kota/KAbbupaten
title_fullStr Dialog Sebagai Suatu Cara Awal Penggunaan Teory Complexity Dalam Reformasi Pemerintah Kota/KAbbupaten
title_full_unstemmed Dialog Sebagai Suatu Cara Awal Penggunaan Teory Complexity Dalam Reformasi Pemerintah Kota/KAbbupaten
title_short Dialog Sebagai Suatu Cara Awal Penggunaan Teory Complexity Dalam Reformasi Pemerintah Kota/KAbbupaten
title_sort dialog sebagai suatu cara awal penggunaan teory complexity dalam reformasi pemerintah kota kabbupaten
url http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/571
work_keys_str_mv AT endangwirjatmitrilestari dialogsebagaisuatucaraawalpenggunaanteorycomplexitydalamreformasipemerintahkotakabbupaten