PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI
Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Permasalaha...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Indonesian |
Published: |
University of Diponegoro, Faculty of Law
2020-10-01
|
Series: | Masalah-Masalah Hukum |
Subjects: | |
Online Access: | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327 |
_version_ | 1818870836461830144 |
---|---|
author | Warih Anjari |
author_facet | Warih Anjari |
author_sort | Warih Anjari |
collection | DOAJ |
description | Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa ancaman pidana mati terhadap terpidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) sulit diterapkan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup. |
first_indexed | 2024-12-19T12:13:21Z |
format | Article |
id | doaj.art-9701a62756d54889b459a7025f99bee1 |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 2086-2695 2527-4716 |
language | Indonesian |
last_indexed | 2024-12-19T12:13:21Z |
publishDate | 2020-10-01 |
publisher | University of Diponegoro, Faculty of Law |
record_format | Article |
series | Masalah-Masalah Hukum |
spelling | doaj.art-9701a62756d54889b459a7025f99bee12022-12-21T20:22:06ZindUniversity of Diponegoro, Faculty of LawMasalah-Masalah Hukum2086-26952527-47162020-10-0149443244210.14710/mmh.49.4.2020.432-44217466PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSIWarih Anjari0Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 JakartaKorupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa ancaman pidana mati terhadap terpidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) sulit diterapkan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup.https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327pidana matikorupsipenerapan |
spellingShingle | Warih Anjari PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI Masalah-Masalah Hukum pidana mati korupsi penerapan |
title | PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI |
title_full | PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI |
title_fullStr | PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI |
title_full_unstemmed | PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI |
title_short | PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI |
title_sort | penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi |
topic | pidana mati korupsi penerapan |
url | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327 |
work_keys_str_mv | AT warihanjari penerapanpidanamatiterhadapterpidanakasuskorupsi |