PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI

Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan  tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Permasalaha...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Warih Anjari
Format: Article
Language:Indonesian
Published: University of Diponegoro, Faculty of Law 2020-10-01
Series:Masalah-Masalah Hukum
Subjects:
Online Access:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327
_version_ 1818870836461830144
author Warih Anjari
author_facet Warih Anjari
author_sort Warih Anjari
collection DOAJ
description Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan  tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa ancaman pidana mati terhadap terpidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) sulit diterapkan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup.
first_indexed 2024-12-19T12:13:21Z
format Article
id doaj.art-9701a62756d54889b459a7025f99bee1
institution Directory Open Access Journal
issn 2086-2695
2527-4716
language Indonesian
last_indexed 2024-12-19T12:13:21Z
publishDate 2020-10-01
publisher University of Diponegoro, Faculty of Law
record_format Article
series Masalah-Masalah Hukum
spelling doaj.art-9701a62756d54889b459a7025f99bee12022-12-21T20:22:06ZindUniversity of Diponegoro, Faculty of LawMasalah-Masalah Hukum2086-26952527-47162020-10-0149443244210.14710/mmh.49.4.2020.432-44217466PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSIWarih Anjari0Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 JakartaKorupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan  tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa ancaman pidana mati terhadap terpidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) sulit diterapkan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup.https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327pidana matikorupsipenerapan
spellingShingle Warih Anjari
PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI
Masalah-Masalah Hukum
pidana mati
korupsi
penerapan
title PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI
title_full PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI
title_fullStr PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI
title_full_unstemmed PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI
title_short PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI
title_sort penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi
topic pidana mati
korupsi
penerapan
url https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327
work_keys_str_mv AT warihanjari penerapanpidanamatiterhadapterpidanakasuskorupsi