Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lebih dari satu dekade telah menunjukkan signifikansi terhadap penurunan korupsi di Indonesia. Namun begitu Revisi Undang-Undang KPK serta pandemi terbukti memberikan berpengaruh terhadap memburuknya tingkat korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Pen...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
2022-06-01
|
| Series: | Salus Cultura |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://jurnal.kemenkopmk.go.id/index.php/saluscultura/article/view/47 |
| _version_ | 1811324139119575040 |
|---|---|
| author | Alfian Nur Ahmad Holy Glora Saragie Sijabat Usman Manor |
| author_facet | Alfian Nur Ahmad Holy Glora Saragie Sijabat Usman Manor |
| author_sort | Alfian Nur Ahmad |
| collection | DOAJ |
| description | Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lebih dari satu dekade telah menunjukkan signifikansi terhadap penurunan korupsi di Indonesia. Namun begitu Revisi Undang-Undang KPK serta pandemi terbukti memberikan berpengaruh terhadap memburuknya tingkat korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan perspektif Principal Agent Theory (P-A) dan Collective Action Theory (C-A) serta intervensi yang dapat dilakukan berdasarkan kedua teori. Dengan menggunakan metode studi pustaka serta analisis struktural terhadap pembentukan perilaku, maka ditemukan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia didominasi oleh perspektif P-A sehingga memerlukan upaya penguatan dari perspektif C-A melalui pelibatan masyarakat untuk menguatkan norma kolektif dan budaya anti-korupsi. Lebih lanjut analisa struktur menemukan bahwa intervensi pada level meso (norma kolektif) menjadi upaya paling rasional dan strategis untuk memberantas korupsi yang berada dalam jangkauan masyarakat serta memberikan pengaruh bagi pembenahan level mikro (karakter dan kepribadian individu) sekaligus menguatkan kepatuhan serta efektivitas dari level makro (tatanan kebijakan, aturan, dan hukum). Intervensi pada level meso dapat membentuk mekanisme kontrol sosial untuk memastikan akuntabilitas pelayanan publik, sekaligus menjadi integrasi pendekatan P-A dan C-A yang perlu dilakukan secara simultan sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. |
| first_indexed | 2024-04-13T14:07:44Z |
| format | Article |
| id | doaj.art-98b2d114e5d54f27949c9a0c460fcdb5 |
| institution | Directory Open Access Journal |
| issn | 2807-5560 2807-5447 |
| language | English |
| last_indexed | 2024-04-13T14:07:44Z |
| publishDate | 2022-06-01 |
| publisher | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia |
| record_format | Article |
| series | Salus Cultura |
| spelling | doaj.art-98b2d114e5d54f27949c9a0c460fcdb52022-12-22T02:43:51ZengKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik IndonesiaSalus Cultura2807-55602807-54472022-06-0121698010.55480/saluscultura.v2i1.4747Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi di IndonesiaAlfian Nur Ahmad0Holy Glora Saragie Sijabat1Usman Manor2Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik IndonesiaKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik IndonesiaKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik IndonesiaKinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lebih dari satu dekade telah menunjukkan signifikansi terhadap penurunan korupsi di Indonesia. Namun begitu Revisi Undang-Undang KPK serta pandemi terbukti memberikan berpengaruh terhadap memburuknya tingkat korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan perspektif Principal Agent Theory (P-A) dan Collective Action Theory (C-A) serta intervensi yang dapat dilakukan berdasarkan kedua teori. Dengan menggunakan metode studi pustaka serta analisis struktural terhadap pembentukan perilaku, maka ditemukan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia didominasi oleh perspektif P-A sehingga memerlukan upaya penguatan dari perspektif C-A melalui pelibatan masyarakat untuk menguatkan norma kolektif dan budaya anti-korupsi. Lebih lanjut analisa struktur menemukan bahwa intervensi pada level meso (norma kolektif) menjadi upaya paling rasional dan strategis untuk memberantas korupsi yang berada dalam jangkauan masyarakat serta memberikan pengaruh bagi pembenahan level mikro (karakter dan kepribadian individu) sekaligus menguatkan kepatuhan serta efektivitas dari level makro (tatanan kebijakan, aturan, dan hukum). Intervensi pada level meso dapat membentuk mekanisme kontrol sosial untuk memastikan akuntabilitas pelayanan publik, sekaligus menjadi integrasi pendekatan P-A dan C-A yang perlu dilakukan secara simultan sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.http://jurnal.kemenkopmk.go.id/index.php/saluscultura/article/view/47intervensikorupsikomisi pemberantasan korupsiprincipal agent theory (p-a)collective action theory (c-a)anti korupsi |
| spellingShingle | Alfian Nur Ahmad Holy Glora Saragie Sijabat Usman Manor Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi di Indonesia Salus Cultura intervensi korupsi komisi pemberantasan korupsi principal agent theory (p-a) collective action theory (c-a) anti korupsi |
| title | Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi di Indonesia |
| title_full | Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi di Indonesia |
| title_fullStr | Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi di Indonesia |
| title_full_unstemmed | Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi di Indonesia |
| title_short | Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi di Indonesia |
| title_sort | pemberantasan di persimpangan jalan principal agent dan collective action sebagai jalan tengah pemberantasan korupsi di indonesia |
| topic | intervensi korupsi komisi pemberantasan korupsi principal agent theory (p-a) collective action theory (c-a) anti korupsi |
| url | http://jurnal.kemenkopmk.go.id/index.php/saluscultura/article/view/47 |
| work_keys_str_mv | AT alfiannurahmad pemberantasandipersimpanganjalanprincipalagentdancollectiveactionsebagaijalantengahpemberantasankorupsidiindonesia AT holyglorasaragiesijabat pemberantasandipersimpanganjalanprincipalagentdancollectiveactionsebagaijalantengahpemberantasankorupsidiindonesia AT usmanmanor pemberantasandipersimpanganjalanprincipalagentdancollectiveactionsebagaijalantengahpemberantasankorupsidiindonesia |