ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG PENYIARAN NO. 32 TAHUN 2002 (PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI MASYARAKAT)

UU penyiaran No.32 tahun 2002 sebagai salah satu media dakwah yang digunakan di era global serba canggih untuk mengembangkan dakwah Islam di masyarakat. UU penyiaran membantu para da’i untuk mengembangkan dakwah Islam di masyarakat karena aturan atau kode etik yang jelas sangat memungkinkan untuk be...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Farida Farida
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus 2019-12-01
Series:	AtTabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam
Subjects:	kebijakan pemerintah, undang-undang penyiaran, dakwah di masyarakat
Online Access:	https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/5584

_version_	1828126769829380096
author	Farida Farida
author_facet	Farida Farida
author_sort	Farida Farida
collection	DOAJ
description	UU penyiaran No.32 tahun 2002 sebagai salah satu media dakwah yang digunakan di era global serba canggih untuk mengembangkan dakwah Islam di masyarakat. UU penyiaran membantu para da’i untuk mengembangkan dakwah Islam di masyarakat karena aturan atau kode etik yang jelas sangat memungkinkan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan da’i dalam memanfaatkan media dakwah melalui penyiaran dengan tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan mad’u. Kebijakan pemerintah dipandang sangat perlu agar UU penyiaran yang telah ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002 (Pengembangan Dakwah Islam di Masyarakat)”. Agar masyarakat semakin memahami Islam dan melaksanakan ajaran Islam, maka media penyiaran sangat mungkin karena daya jangkau siaran yang dapat melewati batas daerah bahkan negara. Meskipun pada kenyataannya masih ada kekurangan atau kelemahan yakni tidak memanfaatkan komunikasi secara langsung. Dengan kebijakan pemerintah terhadap UU penyiaran masyarakat di pelosok mampu mengakses informasi keagamaan (selagi terjangkau daya pancarnya). Kebijakan pemerintah tentang UU Penyiaran perlu dievaluasi untuk perbaikan dan penyesuaian dengan situasi kondisi masyarakat sekarang. Karena masyarakat sangat mungkin sekali mengalami perubahan secara sosial. Sehingga evaluasi bermaksud untuk pembenahan dan ketepatan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kendala yang sering dialami adalah ketika aturan-aturan yang ada tidak diperhatikan dengan alasan rating, padahal tujuan penyiaran adalah penyampaian informasi publik dan untuk pembaharuan agar seluruh masyarakat tidak ketinggalan informasi, terkhusus adalah kebijakan pemerintah tentang Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 dapat digunakan untuk pengembangan dakwah Islam di masyarakat. Sehingga dakwah (mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan tidak berbuat keburukan) dapat dilaksanakan lebih mudah bahkan dikembangkan dengan pemanfaatan media penyiaran yang sudah memiliki UU Penyiaran.
first_indexed	2024-04-11T15:39:26Z
format	Article
id	doaj.art-98c24c34b8614a6092b8e6274281e3ce
institution	Directory Open Access Journal
issn	2338-8544 2477-2046
language	Indonesian
last_indexed	2024-04-11T15:39:26Z
publishDate	2019-12-01
publisher	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
record_format	Article
series	AtTabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam
spelling	doaj.art-98c24c34b8614a6092b8e6274281e3ce2022-12-22T04:15:51ZindSekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) KudusAtTabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam2338-85442477-20462019-12-0161173710.21043/at-tabsyir.v6i1.55843389ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG PENYIARAN NO. 32 TAHUN 2002 (PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI MASYARAKAT)Farida Farida0IAIN Kudus, Jawa Tengah, IndonesiaUU penyiaran No.32 tahun 2002 sebagai salah satu media dakwah yang digunakan di era global serba canggih untuk mengembangkan dakwah Islam di masyarakat. UU penyiaran membantu para da’i untuk mengembangkan dakwah Islam di masyarakat karena aturan atau kode etik yang jelas sangat memungkinkan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan da’i dalam memanfaatkan media dakwah melalui penyiaran dengan tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan mad’u. Kebijakan pemerintah dipandang sangat perlu agar UU penyiaran yang telah ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002 (Pengembangan Dakwah Islam di Masyarakat)”. Agar masyarakat semakin memahami Islam dan melaksanakan ajaran Islam, maka media penyiaran sangat mungkin karena daya jangkau siaran yang dapat melewati batas daerah bahkan negara. Meskipun pada kenyataannya masih ada kekurangan atau kelemahan yakni tidak memanfaatkan komunikasi secara langsung. Dengan kebijakan pemerintah terhadap UU penyiaran masyarakat di pelosok mampu mengakses informasi keagamaan (selagi terjangkau daya pancarnya). Kebijakan pemerintah tentang UU Penyiaran perlu dievaluasi untuk perbaikan dan penyesuaian dengan situasi kondisi masyarakat sekarang. Karena masyarakat sangat mungkin sekali mengalami perubahan secara sosial. Sehingga evaluasi bermaksud untuk pembenahan dan ketepatan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kendala yang sering dialami adalah ketika aturan-aturan yang ada tidak diperhatikan dengan alasan rating, padahal tujuan penyiaran adalah penyampaian informasi publik dan untuk pembaharuan agar seluruh masyarakat tidak ketinggalan informasi, terkhusus adalah kebijakan pemerintah tentang Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 dapat digunakan untuk pengembangan dakwah Islam di masyarakat. Sehingga dakwah (mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan tidak berbuat keburukan) dapat dilaksanakan lebih mudah bahkan dikembangkan dengan pemanfaatan media penyiaran yang sudah memiliki UU Penyiaran.https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/5584kebijakan pemerintah, undang-undang penyiaran, dakwah di masyarakat
spellingShingle	Farida Farida ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG PENYIARAN NO. 32 TAHUN 2002 (PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI MASYARAKAT) AtTabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam kebijakan pemerintah, undang-undang penyiaran, dakwah di masyarakat
title	ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG PENYIARAN NO. 32 TAHUN 2002 (PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI MASYARAKAT)
title_full	ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG PENYIARAN NO. 32 TAHUN 2002 (PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI MASYARAKAT)
title_fullStr	ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG PENYIARAN NO. 32 TAHUN 2002 (PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI MASYARAKAT)
title_full_unstemmed	ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG PENYIARAN NO. 32 TAHUN 2002 (PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI MASYARAKAT)
title_short	ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG PENYIARAN NO. 32 TAHUN 2002 (PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI MASYARAKAT)
title_sort	analisis kebijakan pemerintah tentang undang undang penyiaran no 32 tahun 2002 pengembangan dakwah islam di masyarakat
topic	kebijakan pemerintah, undang-undang penyiaran, dakwah di masyarakat
url	https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/5584
work_keys_str_mv	AT faridafarida analisiskebijakanpemerintahtentangundangundangpenyiaranno32tahun2002pengembangandakwahislamdimasyarakat

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UNDANG-UNDANG PENYIARAN NO. 32 TAHUN 2002 (PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI MASYARAKAT)

Similar Items