Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal dalam Era Otonomi Daerah: Studi Perbandingan Batam dan Kutai Kertanegara - Rosa Evaquarta (Jurnal Politik, 2017)
Desentralisasi, seperti juga demokratisasi di banyak 'negara dunia ketiga'di Asia dan Afrika, tidak selalu bermuara pada terciptanya 'good governance' yang efisien seperti yang didengungkan oleh para pendukungnya. Bagi negara-negara yang kurang memiliki pengalaman berdemokrasi yang mapan, fenomena ini jarang bisa dicapai. Pada kenyataannya, pemindahan kekuasaan politik yang tidak menentu dan tergesa-gesa malah berujung pada politik lokal yang tersentralisir, meningkatnya penyelewengan kekuasaan dan tindak korupsi pada tingkat lokal. Artikel ini membahas kontradiksi ini melalui studi perbandingan antara dua daerah di Indonesia, kotamadya Batam dan kabupaten Kutai Kertanegara. Studi ini terfokus pada dampak desentralisasi pada politik lokal, terutama hubungan antara elit politik dan ekonomi. Hasil umum kebijakan desentralisasi menunjukkan perkembangan yang bervariasi, seperti kapasitas pengawasan masyarakat yang rendah, interpretasi terhadap desentralisasi yang beragam dari elit lokal dan kecenderungan resentralisasi dari pemerintah pusat. Desentralisasi, terutama devolusi, tidak hanya memperbesar lingkup pada perubahan pada pola hubungan antara pengusaha dan elit politik. Dengan adanya perpindahan otoritas pembuatan kebijakan dan implementasinya pada pemerintah daerah, tetapi tanpa kontrol yang memadai baik 'atas' maupun 'bawah', politik lokal yang menjadi begitu lemah terhadap fenomena munculnya 'patrimonialisme lokal'.