AKIBAT HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO.8/1999

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO.8/1999

Abstract The protection of policy holder still is weakness, if we are know in the insurance cases. Policy holder will be always loss, because of do not understand about the content of contract agreement between policy holder and insurance company ( insurer). Valid or not valid about that contract...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Rinitami Njatrijani
Format:	Article
Language:	Indonesian
Published:	University of Diponegoro, Faculty of Law 2012-04-01
Series:	Masalah-Masalah Hukum
Subjects:	standard clause, insurance policy, UUPK
Online Access:	https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5754

Similar Items

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Penetapan Klausula Baku
by: Selvi Harvia Santri, et al.
Published: (2020-03-01)

Analysis of the Application of Article 18 of the Consumer Protection Law in Tourism Services
by: Nabilah Chusnida, et al.
Published: (2024-03-01)

Tinjauan Yuridis Terhadap Penulisan Klausula Baku dalam Leaflet Property Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
by: Fatria Khairo
Published: (2018-01-01)

Tinjauan hukum pencantuman klausula baku pada polis asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :: Studi kasus PT. Prudential Life Insurance Cabang Yogyakarta
by: , KAROLINA, Kiki Rizky, et al.
Published: (2009)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI LARANGAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
by: Kingkin Wahyuningdyah
Published: (2016-02-01)

PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
by: M Roji Iskandar
Published: (2017-07-01)

Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
by: Selvi Harvia Santri
Published: (2018-10-01)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA KEUANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU DENGAN KLAUSULA EKSONERASI
by: Celina Tri Siwi Kristiyanti
Published: (2019-08-01)

Hubungan bank dengan nasabah penabung terhadap pencantuman klausula baku dalam syarat-syarat umum formulir pembukaan rekening tabungan :: Studi atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , UTOMO, Yanuar, et al.
Published: (2002)

ANALISIS EKONOMI TERHADAP PASAL-PASAL HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: Murni Murni
Published: (2014-04-01)

Perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi dalam perjanjian baku polis asuransi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
by: , ANUGRAHANTO, Agung, et al.
Published: (2008)

Penggunaan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai dasar penuntutan ganti rugi akibat Fraud (Kecurangan Asuransi Kesehatan) :: dan prospek pengaturan kedepan
by: , SUNDOYO, et al.
Published: (2006)

Klausula demurrage dalam perjanjian jual beli batubara dan akibat hukumnya
by: Sunarjo Sunarjo, et al.
Published: (2020-08-01)

KLAUSULA BAKU PADA LAYANAN POS EXPRESS DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: , Henry Wansaga, SH, et al.
Published: (2014)

Undang-undang insurans Malaysia /
by: 415699 Chew, Li Hua
Published: (2001)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 50 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
by: , ANDRI SETIAWAN, et al.
Published: (2013)

PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM ELABORASI HUKUM PIDANA ISLAM
by: Diah Ratri Oktavriana, et al.
Published: (2021-03-01)

Pasal Penghinaan Presiden Dan Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
by: Oksidelfa Yanto
Published: (2017-10-01)

Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
by: Faiz Rahman
Published: (2020-05-01)

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945
by: Daniel Samosir
Published: (2016-05-01)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA
by: Elli Ruslina
Published: (2016-05-01)

Kedudukan hukum asuransi sosial dalam rangka pengaturan undang-undang hukum asuransi nasional serta kemungkinan pengembangan ruang lingkupnya
by: , SASTRAWIDJAJA, Man Suparman, et al.
Published: (1993)

Penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer
by: Damian Agata Yuvens
Published: (2016-12-01)

Fungsionalisasi Undang-Undang Darurat, Nomor 1 tahun 1951 sebagai Suplementasi dari Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
by: Henni Muchtar, et al.
Published: (2019-12-01)

Pemberlakuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi (Tertanggung) di Indonesia
by: , PUSPITA, JF. Sintha Arum, et al.
Published: (2006)

Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang
by: Faiz Rahman
Published: (2022-06-01)

Klausula baku dalam perjanjian kredit bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sleman dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , KUMALASARI S., Retno Endah, et al.
Published: (2003)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRODUSEN MINYAK GORENG DI SULAWESI UTARA (STUDI KASUS TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 4 DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999)
by: Tulandi, Edwin Steven, et al.
Published: (2011)

Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi dan Tinjauan Hukum Asuransi
by: M Hajir Susanto, et al.
Published: (2021-07-01)

Tinjauan yuridis terhadap klausula baku dalam perjanjian asuransi kebakaran di Indonesia
by: , SARTONO, Adi, et al.
Published: (2010)

URGENSI MEMAHAMI BEBERAPA ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGAMANDEMEN PASAL-PASALTERTENTU UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi kendaraan bermotor sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
by: , DALIH S, et al.
Published: (2010)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI APARTEMEN SECARA KREDIT DITINJAU DARI PASAL 1338 ayat (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: Ari Widiarti
Published: (2018-06-01)

Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
by: Rocky Marciano Ambar, et al.
Published: (2018-05-01)

KAJIAN YURIDIS PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SEBAGAI SYARAT BATAL DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
by: Rocky Marciano Ambar, et al.
Published: (2018-10-01)

Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
by: Selvi Harvia Santri
Published: (2018-12-01)

Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
by: Selvi Harvia Santri
Published: (2018-12-01)

Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
by: Johan Dwi Junianto
Published: (2020-02-01)

Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
by: Fitri Resnawardhani
Published: (2019-04-01)