| Summary: | Restorative justice dalam penyidikan dilaksanakan dengan menggunaan metode mediasi penal yang memberikan kesempatan kepada Korban dan Pelaku secara partisipatif meenyusun kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh Penyidik. Mediasi penal berasal dari mediasi keperdataan dengan problematika proses menyusun kesepakatan yang harus dipastikan murni berasal dari Para Pihak bukan dari Penyidik dan komitmen Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian. Penelitian ini merupakan socio legal reseach yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Semarang dengan metode wawancara, observasi, dan telaah berkas perkara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesepakatan mediasi penal disusun sendiri oleh Para Pihak yang difasilitasi Penyidik namun belum melibatkan masyarakat sehingga orientasi pengembalian harmonisasi sosial tidak begitu terasa. Selain itu, komitmen melaksanakan mediasi penal belum mempertegas harus dilaksanakan secara tuntas atau tidak boleh secara mencicil sehingga risiko wanprestasi atau ingkar janji masih berpeluang terjadi dan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari bagi Para Pihak termasuk Penyidik sendiri.
|
|---|