REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Abstract Authority to conduct criminal investigations of narcotic regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, namely article 81 of the law. Dibeikan investigative authority to the national drug agencies and the police of the republic of Indonesia. With the division of the investigative authori...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	M. Sahid
Format:	Article
Language:	English
Published:	Universitas Brawijaya 2016-02-01
Series:	Arena Hukum
Subjects:	BNN
Online Access:	http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/172

Similar Items

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: A.A. Istri Mas Candra Dewi
Published: (2012-10-01)

Penerapan Konseling Adiksi Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda
by: Rudy Hadi Kusuma
Published: (2020-05-01)

KEABSAHAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
by: Made Dwi Kurniahartawan
Published: (2016-05-01)

PENULISAN HUKUM PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA
by: , SETYO ISTIAWAN, et al.
Published: (2013)

PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: Sandi Nugraha, et al.
Published: (2022-01-01)

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Sarwoto, et al.
Published: (2013)

Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
by: Fitri Resnawardhani
Published: (2019-04-01)

PERAMPASAN BARANG BUKTI NARKOTIKA (Studi Penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Purbalingga)
by: Bagus Trenggono
Published: (2017-10-01)

Asset Management Menggunakan QR Code dengan Metode QR Code Generator (Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional Karawang)
by: Satria Adi Nugroho, et al.
Published: (2021-06-01)

Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
by: Insan Firdaus
Published: (2021-02-01)

Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ditinjau dari Konsep Hak Kodrati John Locke
by: Anwar Ibrahim Triyoga,
Published: (2018)

Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika
by: Sri Delyanti, et al.
Published: (2022-02-01)

PENERAPAN PASAL 54 DAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIDALAM PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2011/PN.SLEMAN
by: , ANGELINA SEPTIANI, et al.
Published: (2014)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBATASAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)
by: Desi Indriani
Published: (2017-03-01)

DESENTRALISASI KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
by: Ilyas Ismail, et al.
Published: (2015-09-01)

IMPLEMENTASI PENGATURAN REHABILITASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DENPASAR
by: Sagung Putri M. E. Purwani, et al.
Published: (2016-04-01)

Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
by: Donny Michael Situmorang
Published: (2018-09-01)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , MASRUR AUF, SH, et al.
Published: (2012)

Perancangan Website Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
by: Zhientian Aldianto Pratama, et al.
Published: (2019-07-01)

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
by: Anak Agung Ngurah Agung Satrya Diana
Published: (2015-12-01)

The Role of Badan National Narcotics (BNN) in Conducting Law Enforcement and Drug Users
by: Yudin Yunus, et al.
Published: (2021-12-01)

Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Merehabilitasi Rawat Jalan Pecandu Narkotika
by: Ela Dwi Tika, et al.
Published: (2019-01-01)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
by: Lintang Ario Pambudi
Published: (2023-01-01)

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS DAN EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
by: Sunardi Riono, et al.
Published: (2021-02-01)

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERNIAGAAN LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Tata Wijayanta
Published: (2008-06-01)

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
by: Yusdianto Yusdianto
Published: (2015-12-01)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
by: Jeanne Darc Noviyanti Manik
Published: (2018-10-01)

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 perluasan kewenangan yang setengah hati
by: , Samuel Robert Djukuw
Published: (2010)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia
by: Leonie Lokollo, et al.
Published: (2020-05-01)

PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
by: Idham Fadli
Published: (2022-07-01)

EFEKTIVITAS PEMBATASAN USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: Musyarrofa Rahmawati, et al.
Published: (2018-12-01)

Sosialisasi Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Masa Pandemi Covid-19
by: Oci Senjaya senjaya, et al.
Published: (2021-06-01)

HARMONISASI PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN DALAM PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) KAPAL IKAN DI PELABUHAN BELAWAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
by: Muhammad Said Sitompul
Published: (2017-06-01)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

Ulasan tentang status badan hukum perseroan terbatas menurut undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2005)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
by: Noviar Ramadhany Biesse Putri
Published: (2022-08-01)